Jejak Polisi Masa Kolonial

Judul                   :   Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari Kepedulian dan Ketakutan
Judul asli           :  De Geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië: Uit zorg en angst
Penulis                : Marieke Bloembergen
Penerjemah      : Tristam P. Moeliono (penyelia)
Penerbit             : Penerbit Buku Kompas dan KITLV-Jakarta
Cetakan              : I,  Januari 2011
Tebal                  : XLIV + 539 hlm
ISBN                   : 978-979-709-544-4

Kepolisian modern pada masa Hindia-Belanda dibentuk pada paruh pertama abad kedua puluh yang merupakan produk dari rasa takut dan khawatir. Rasa takut bangsa Eropa terhadap bangkitnya pergerakan bangsa pribumi dan rasa khawatir paternalistis terhadap keamanan dan tata susila penduduk setempat. Rasa takut bangsa Eropa ini berkaitan dengan berbagai hal.

Setelah 1870 jumlah orang Eropa di Hindia-Belanda semakin bertambah. Dengan bertambahnya orang Eropa, bertambah pula rasa takut mereka terhadap bangsa pribumi. Rasa takut berlebihan terhadap pemberontakan di Banten 1888, di Gedangan 1904, bangkitnya nasionalisme kaum Tionghoa dan pergerakan setelah 1900. Ditambah pula rasa takut terhadap revolusi 1918 dan pemberontakan komunis tahun 1926-1927.

Sebelum 1870, pengawasan keamanan di Jawa ditandai dengan adanya politierol. Ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh residen terhadap warga desa. Sistem dualisme yang diterapkan pemerintah kolonial demi mempertahankan orde en rust (ketertiban dan ketentraman) di negeri koloni bukannya tak bermasalah. Coba simak berbagai hal menggelikan yang dianggap pelanggaran hukum seperti yang dimuat dalam Indisch Weekblad van het Regt tahun 1866. Keluyuran tanpa tujuan, membiarkan gerobak sembarangan di jalan, berbohong, tidur di bawah pohon, bahkan sakit perut pun dapat dijatuhi hukuman. Hukuman yang diberikan mulai dari pukulan rotan, kerja wajib hingga hukuman kurungan selama tiga hari (hal. 38)

Dalam perkembangannya, seperti diuraikan dalam buku yang tersusun dari sepuluh bagian secara kronologis ini, terbukti korps polisi masa kolonial memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya dalam perekrutan anggota korps gewapende politie (polisi bersenjata) tahun 1890-an berdasarkan pada ras, agama dan asal-usul. Di mata pemerintah, orang-orang dari Ambon dan Menado adalah calon ideal dibandingkan suku lain (hal.81) Ironisnya, para anggota polisi bersenjata ini memiliki citra negatif di mata rakyat karena kerap melakukan teror. Dengan kata lain lebih banyak unsur represifnya dibandingkan preventif (hal.83)

Pada 1911 diadakan reorganisasi kepolisian di beberapa kota besar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya. Tujuannya merapikan organisasi kepolisian dengan membuat struktur komando dan kepangkatan yang sistematis (hal.100).

Ada cerita menarik sehubungan dengan tugas polisi seperti yang dilustrasikan Bloembergen. Peristiwanya terjadi di Surabaya 25 Juni 1916. Ketika itu terjadi demonstrasi besar-besaran Sarekat Islam (SI). Polisi bertindak. Beberapa hari sebelum demonstrasi, asisten wedana Kranang berdasarkan wewenang dari asisten residen Surabaya yang takut akan terjadi kerusuhan, meminta pada pengikut demonstrasi tidak menggunakan tjapil tjekoetoek (caping bambu) selama demonstrasi. Namun, Soehardjo ketua SI afdeling Surabaya bersikeras bahwa para pengikut demonstrasi itu datang langsung dari tempat kerjanya dan ia menjamin mereka tidak akan rusuh (hal.158).

Kisah lain adalah keributan antara polisi (dalam hal ini polisi lalu lintas) dengan para prajurit di Surabaya pada bulan Oktober 1919. Masalah berawal pada Sabtu malam, 13 Oktober 1919.  Ketika dua puluh prajurit meninggalkan rumah judi Tionghoa di sebuah pasar malam, mereka ’bersenggolan’ dengan polisi lalu lintas di Boengoenan. Para anggota polisi itu terdiri dari seorang hoofdagent (bintara) Eropa dan empat agent Jawa. Kemungkinan para polisi itu tidak hanya mengawasi lalu lintas tapi juga keramaian tersebut. Namun, penyebab perselisihan mereka tidak jelas. Bisa saja karena persaingan antara polisi dan tentara. Buntut peristiwa itu mereka pun saling serang. Klewang, bayonet, revolver hingga batu jadi senjata (hal.165). Peristiwa keributan antara polisi dan tentara ini tidak hanya terjadi di Surabaya, di kota lain seperti Batavia dan Semarang juga terjadi (hal.166)

Salah satu tugas polisi pada masa Hindia-Belanda adalah urusan moral. Maka sebagai salah satu upaya menjaga moral di negeri koloni, pada 27 Desember 1938 Jaksa Agung Marcella berdasarkan hasil penyelidikan polisi memberikan perintah untuk mengejar kaum homo. Di bawah pimpinan advocaat-generaal (pengacara umum) T.M. de la Parra, ’perburuan’ terhadap homo dari Sabang sampai Merauke, dari guru sekolah sampai pejabat tinggi dimulai (hal.328) Hasilnya 233 kaum homo ditangkap dan diasingkan. Kebanyakan adalah orang Eropa.

Ada hal menarik sehubungan dengan pengejaran terhadap kaum homo ini. Homoseksualitas sendiri sebenarnya tidak dapat dihukum di Hindia. Namun, mereka yang ’melakukan’nya dapat dihukum, seperti melakukan hubungan dengan anak di bawah umur. Penahanan dapat langsung dilakukan hanya dengan bertanya pada para katjong dan pria muda penjaja seks komersil : ”Kenal sama tuan itu?”. Jika jawabannya, ”saya” alias mengiyakan maka penahanan menjadi sah, si pelaku masuk bui.

Selain menelusuri arsip, dokumen dan majalah sejaman, Bloembergen juga mendapatkan kesempatan mewawancarai para tokoh dan membagikan pengalaman mereka sewaktu mengikuti kursus kepolisian di Sukabumi menjelang masuknya Jepang pada Oktober 1941. Antara lain Wim Soekawati, putera anggota Volksraad Bali, Mohammad Jasin, putera pedagang dari Buton yang kelak pada masa perang revolusi memimpin korps Brigade Mobil (hal.348)

Dibentuknya korps kepolisian pada masa kolonial itu juga merupakan jawaban atas ciri masalah kolonial: pergulatan sebuah negeri kolonial yang ingin beradab tapi legitimasinya terkikis dan untuk tetap mempertahankannya terpaksa harus bersandar pada kekerasan.

Dalam tingkat pengambil keputusan mengenai aparat kepolisian, bangsa pribumi hampir tidak pernah diikutsertakan tapi hanya dalam tingkat pelaksana. Hal ini dapat diketahui dari catatan jumlah seluruh aparat kepolisian pada awal tahun 30-an, jumlah bangsa pribumi (Indonesia) yang bertugas mencapai 96%. Sedangkan atasannya tentu dipegang oleh bangsa Eropa. Korps kepolisian pada masa Hindia-Belanda ternyata dibentuk tidak hanya sebagai kontrol dan alat represi tetapi juga sebagai sikap ofensif  peradaban kolonial di Hindia-Belanda yang menurut istilah Pramoedya A. Toer dan Kenji Tsuchiya sebagai ’rumah kaca’.

* resensi ini dimuat di Kompas, 24 Juni 2011

Sumber foto:

Cover buku edisi bahasa Belanda: www.uitgeverijboom.nl

Cover buku edisi bahasa Indonesia: www.gramediaonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *