Keseragaman Sejarah Ala Militer

Judul              : History in Uniform: Military Ideology and the Construction of  Indonesia’s Past
Penyunting    :  Katharine McGregor
Penerbit         :  National University Press Singapore & KITLV-Leiden , 2007
Tebal             :  352 halaman

Keseragaman memang membuat sesuatu jadi mudah dikenali. Pun keberpaduan gerak yang seragam nan harmonis tampak elok dipandang mata. Namun, keseragaman pikiran apalagi yang dipaksakan dapat menyesatkan. Apalagi jika itu menyangkut ingatan kolektif dan ideologi.

Mangkatnya mantan Presiden Soeharto meninggalkan warisan dan pertanyaan, khususnya sejarah. Memang, sejarah yang ditorehkan seolah ditulis dengan tinta emas dan mampu ‘menyihir’ berjuta-juta orang dengan cukup lama. Tanpa diketahui bahwa itu semua adalah proses yang membuat kita ‘tak sadar’. Kalaupun ada yang tersadar, dengan mudah ‘dibungkam’ atau ‘diasingkan’ sehingga tidak menganggu proses tersebut.

Ketidaksadaran atau proses membuat tidak sadar itulah yang cukup menarik untuk diketahui. Mengingat proses yang dipersiapkan dan orang-orang yang dilibatkan bukan sembarangan. Perlu persiapan yang jeli dan matang dalam ‘proyek besar’ tersebut.

Buku Katharine McGregor, pengajar sejarah Asia Tenggara di Departemen Sejarah University of Melbourne  ini menganalisa dengan cerdas proses serta ‘otak’ dari ‘proyek besar’ tersebut. McGregor mengungkapkan bagaimana upaya militer Indonesia di masa Orde Baru memonopoli proses produksi sejarah ‘resmi’ pemerintah dan mengontrol isinya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditulis dalam penulisan sejarah Indonesia serta apa tujuannya.

Tujuannya adalah untuk menandingi dan memberangus komunisme serta pada saat yang sama mengesahkan peran militer dalam masyarakat Indonesia (dwifungsi). Hasilnya adalah satu konstruksi sejarah yang tampak kokoh namun rapuh.

Dengan waktu penelitian lapangan yang lumayan lama (1997-1998), McGregor menganalisa penelitiannya dari hasil wawancara dengan para perwira Pusat Sejarah ABRI, seniman, sejarawan, propagandis; menggunakan berbagai sumber koleksi museum, buku panduan, koleksi arsip doktrin dan seminar ABRI, film-film, serta buku teks. Bahkan ia mendapat kesempatan mengikuti renungan suci memperingati hari Kemerdekaan di TMP Kalibata, hari Kesaktian Pancasila di Museum Lubang Buaya hingga napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman.

Hasil penelitiannya dituangkan ke buku yang terdiri dari delapan bab (termasuk pendahuluan dan penutup). Ia mengawali dengan analisanya mengenai konstruksi masa lalu Indonesia (Analysing Contructions of Indonesia’s Past), lalu History in the Service of an Indonesian Regime (bab 1), Nugroho Notosutanto and the Beginnings of the Armed Forces History Centre (bab 2), History in Defence of the New Order Regime (bab 3), Consolidating Military Unity (bab 4), Promoting the Military and Dual Function to Civilians (bab 5), Establishing a Martial Tradition and On-going Threats to the Nation (bab 6) dan ditutup dengan The Militarisation of the Indonesian Past.

Di awal penelitian ia tidak menyadari peran militer dalam memproduksi sejarah Orde Baru. Setelah menyibak buku-buku teks sejarah resmi, publikasi sejarah resmi dan mengunjungi beberapa museum, Katharine McGregor menemukan satu nama yang kerap muncul: Nugroho Notosutanto.

Nugroho merupakan salah satu tokoh kunci dari ‘proyek besar’ militer yang secara khusus McGregor sajikan pada bab 2 bukunya. Kompleksitas dari berbagai posisi Nugroho itu dijalin dengan menarik olehnya. Untuk melengkapi catatan biografis Nugroho, Mc Gregor mewawancarai baik kawan maupun lawan Nugroho. Ia mengaku itu bukan pekerjaan yang mudah. Seorang sejarawan menulis sejarah sejarawan lainnya.

Nugroho Notosusanto memimpin Pusat Sejarah ABRI sejak 1965. Minat terhadap kemiliteran sejak ia menjadi anggota Tentara Pelajar (TP) Brigade 17 dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Yogyakarta. Ketika tamat SMA Nugroho nyaris berangkat ke Breda, Belanda untuk menjadi perwira namun ia lebih menuruti kemauan sang ayah dan memilih Fakultas Sastra UI menjadi sejarawan.

Namun minat dan kekaguman pada dunia militer tak ditinggalkannya. Semua itu disalurkan lewat tulisan-tulisannya dan penelitian tentang PETA, satuan-satuan militer bahkan cerita pendek romantika perjuangan kemerdekaan.

Karirnya di kemiliteran dimulai pada 1964 ketika Jenderal AH Nasution meminta terlibat dalam penelitian untuk menyusun versi militer mengenai perjuangan kemerdekaan. Tujuannya adalah menandingi tulisan-tulisan Front Nasional yang menggambarkan keterlibatan militer dalam Peristiwa Madiun 1948.

Setelah peristiwa 1965 Nugroho menempati posisi penting di lembaga itu dan mengerjakan berbagai proyek, mulai dari menulis buku, memproduksi film Pengkhianatan G-30-S/PKI sampai menjadi kurator berbagai museum termasuk Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta. Puncak jabatan Nugroho adalah sebagai Rektor UI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan IV tahun 1983.

Jabatan menteri pendidikan ini tentu sangat strategis karena berhubungan dengan masa depan satu generasi berikut kesadaran pola pikir. Ia mengatur ulang kurikulum pendidikan sejarah yang memberi porsi besar pada peranan militer. Sebagai menteri ia menekankan bahwa perguruan tinggi tidak sekadar mencetak pemimpin tapi juga orang yang patuh pada aturan ala militer.

Tentu sesuatu yang menarik bila mengaitkan dampak ‘militerisasi’ Orde Baru yang menekankan stabilitas keamanan demi pembangunan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya ‘militerisasi’ dari atas ke bawah. Mulai dari jabatan gubernur, hingga ketua RW. Demikian pula struktur teritorial TNI yang ‘berdampingan’ dengan pemerintah sipil. Mulai dari tingkat provinsi (Kodam), kabupaten (Kodim), kecamatan (Koramil) dan desa (Babinsa). Istilah ‘aman terkendali’ menjadi istilah populer hingga kini.

Militer pun menjadi sosok yang ditakuti dan disegani. Tengok saja seragam atau asesoris ala militer di organisasi-organisasi sipil. Begitupula dipajangnya foto seseorang berseragam militer di Warteg atau penempelan stiker kesatuan militer di kendaraan. Bahkan para satuan pengaman sipil (yang mendapat latihan militer) seolah menjadi lebih ‘galak’ dari militer sebenarnya. Masih ingat ungkapan “Saya anggota!” yang cukup membuat ciut nyali padahal kesalahan bukan pada diri Anda.

Sehubungan dengan memori kolektif mungkin para remaja yang tumbuh di tahun 80-an masih mengingat kewajiban Senam Pagi Indonesia atau Senam Kesegaran Jasmani (SKJ). Kewajiban setiap jumat pagi di seluruh sekolah dan instansi pemerintah itu mengingatkan kita pada senam taisho jaman pendudukan militer Dai-Nippon (Jepang). Memang menjadi sehat jasmani tetapi secara rohani perlu dipertanyakan karena penuh paksaan. Apalagi SKJ menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan.

Berbicara tentang Jepang, McGregor, mengutip David Bourchier, membandingkan konsep ideologi Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dengan pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II yang menggunakan sejarah untuk kepentingan negara, khususnya pembentukan ideologi (hal.36)

Di sisi lain karir di kemiliteran merupakan cita-cita hampir sebagian besar para remaja pria. Tentu saja karena itu menjadi jaminan masa depan yang cerah. Maka, ‘masuk Akabri’ atau ‘menjadi ABRI’ kerap dijumpai pada isian cita-cita di buku kenang-kenangan SD maupun SMP masa Orde Baru.

Terlepas dari itu sebenarnya ada nilai positif dari dunia militer yaitu kedisplinan, kekompakan, pantang menyerah yang kini mungkin mulai dikesampingkan bahkan diabaikan. Kalah dengan kepentingan penampilan luar yang lebih mementingkan gaya semata bukan mental.

Sehubungan dengan proses penelitian Mc Gregor ada hal yang menarik. McGregor mengalami peristiwa yang dapat dikatakan penting dalam sejarah Indonesia. Tahun 1997-1998 merupakan masa krisis di Indonesia. Tidak hanya krisis ekonomi seperti halnya negara-negara Asia Tenggara lainnya tetapi juga krisis politik yang berimbas pada citra militer di mata rakyat. Bulan Mei 1998 Soeharto lengser dari jabatannya, sebulan ketika Katharine kembali dari Indonesia.

‘Stabilitas dan keamanan’ semu selama 32 tahun meledak bak bom waktu seiring dengan pulihnya kesadaran yang telah lama dikendalikan. Ini seolah memperlihatkan keserakahan negara yang tidak puas hanya menguasai politik dan ekonomi. Seperti uraian Krishna Sen dan David T. Hill dalam Media, Culture, and Politics in Indonesia (2000) tentang kebijakan Pemerintah Orde Baru yang menentukan apa yang harus ditulis, dibaca dan disaksikan oleh bangsa Indonesia demi tegaknya hegemoni Orde Baru.

Ada pengalaman unik di sebuah seminar yang pernah saya hadiri. Seorang guru sejarah SMA mengeluhkan (atau menanyakan) sejarah mana yang benar dan harus ia sampaikan pada para muridnya. Bila guru tersebut kritis, tentunya ia harus sadar bahwa tak ada sejarah yang tunggal apalagi yang seragam. Mungkin saja sejarah yang sebelumnya dipahami sebagai sejarah yang benar kelak berganti dengan sejarah yang dianggap lebih benar. Yang terpenting adalah kejujuran dalam penulisan sejarah itu.

Buku menarik yang dilengkapi ilustrasi ini tentunya memiliki kekurangan yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Namun analisa cerdas dari penulis yang memadukan isu penting dalam kontruksi historiografi Indonesia versi Orde Baru dengan aspek politik Orde Baru seolah menutup celah kekurangan tersebut.

Satu hal yang bisa dijadikan pelajaran adalah keseragaman untuk dalih dan kepentingan apapun tak selamanya baik. Apalagi jika itu menyangkut pemaksaan kesadaran dan alam pikiran oleh suatu rezim. Bisa jadi jika kita yang berkuasa akan pula memaksakan kehendak kita. Oleh karena itu dibutuhkan keikhlasan, kejujuran, keadilan dan kearifan untuk mengungkapkan kebenaran baik itu sejarah atau masalah apa pun.

2 thoughts on “Keseragaman Sejarah Ala Militer

  1. Pingback: Keseragaman Sejarah Ala Militer | Politics in America

  2. Pingback: Natasha C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *