Memproklamirkan Kembali “Kemerdekaan”

Bulan Agustus ini bagi bangsa Indonesia dianggap bulan ‘keramat’. Enam puluh tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17, Proklamasi Kemerdekaan diproklamirkan oleh para founding father negeri ini. Kemerdekaan yang dicita-citakan sejak lama akhirnya terwujud meskipun usai Proklamasi bukan berarti selesai segala-galanya Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan para pendiri negeri ini karena Belanda yang ketika itu masih merasa menjadi pengatur sah negeri ini tak mau melepaskan Indonesia begitu saja. Secara de facto mereka mengakui tetapi tidak secara de jure. Baru pada 27 Desember 1949, pemerintah kerajaan Belanda ‘menyerahkan’ kedaulatan kepada Indonesia. Bahkan pada 1995, ketika ulang tahun emas Kemerdekaan Indonesia ke-50, Ratu Beatrix yang sedianya akan berkunjung ke Indonesia menjelang tanggal 17 Agustus disarankan untuk menunda kunjungannya hingga setelah tanggal 17 Agustus. Hal tersebut mungkin dapat dikaitkan dengan ungkapan orang Belanda ketika Jepang masuk menguasai Indonesia (ketika itu Hindia Belanda) pada 1942 yaitu Indië verloren, ramp spoed geboren (Hindia hilang, muncul bencana). Ungkapan tersebut bagi sebagian orang Belanda yang menggantungkan nasibnya (baca: usaha perkebunan, industri, perusahaan dagang, pelayaran) di sini tentu sangat besar maknanya. Baik oleh kaum blijvers (yang tinggal) yang ingin menghabiskan masa tua dan meninggal di Indonesia, maupun kaum trekkers (perantau) yang setelah masa tugasnya selesai lalu kembali ke tanah airnya di Belanda. Hal ini sesuai dengan ungkapan nenek moyang mereka ketika kali pertama datang ke Nusantara yaitu Daar werd iets groots verricht ! (Di sana dibuat sesuatu yang besar !). Dalam perjalanan menuju ‘gerbang emas’ Kemerdekaan, meminjam ungkapan Bung Karno, bangsa Indonesia menemui rintangan dan cobaan berat. Berbagai aliran dalam masyarakat Indonesia berjuang dengan caranya sendiri untuk menebus perjuangan mereka demi kemerdekaan. Kita pun tak tahu apakah mereka melakukannya demi bangsa dan negara atau ‘demikian’ alias demi diriku, keluargaku dan golonganku. Berbagai kisah seputar kemerdekaan Indonesia ini mewarnai suka-duka perjalanan bangsa Indonesia meraih cita-cita bangsa. Mulai dari kisah penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok, Karawang untuk segera memproklamirkan kemerdekaan hingga peranan beberapa perwira Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Menurut Ahmad Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional (1978) sebenarnya teks Proklamasi telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan tersebut adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan mengenai kata Pembukaan dari Undang-Undang Dasar oleh sembilan anggota komite yang diketuai Soekarno. Setelah bertanya pada Ahmad Subardjo apakah ia masih ingat dengan teks dari bab pembukaan Undang-Undang Dasar, Ahmad Subardjo menjawab. Soekarno pun menuliskannya di atas secarik kertas. Kalimatnya pendek dan sederhana: “Kami Rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami.” Lain halnya dengan kenangan Muhammad Hatta tentang teks Proklamasi yang disusun di rumah Laksamana Maeda. Ia mengusulkan bahwa yang akan menandatangani dokumen penting bersejarah itu adalah semua yang hadir. “…seperti dulu George Washington waktu mengadakan Proklamasi, semua yang hadir ikut menandatangani,” ujar bung Hatta. Tak ada seorang pun yang menjawab. Semua diam. Lalu Soekarni berkata: “Tidak baik kita semua menandatangani. Cukup Soekarno-Hatta saja atas nama semua rakyat Indonesia.” Semua setuju dan gembira, sementara bung Hatta jengkel karena menurutnya diberi kesempatan membuat sejarah tidak mau. Menurut bung Hatta mereka itu kelihatan saja dari luar seperti harimau. Patut dicatat, kelak diketahui bahwa menurut bung Hatta ada usul Soekarni yang disampaikan melalui Subardjo untuk menambahkan lima nama yang ikut menandatangani teks proklamasi. Usai Proklamasi Kemerdekaan situasi tidak serta merta tenang, aman terkendali seperti ungkapan masa kini. Pergolakan hampir terjadi di semua daerah. ‘Perang Revolusi Kemerdekaan’ demikian sejarah kita mencatatnya merebak di semua daerah. Ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Sementara itu Jakarta yang setiap lebaran pada masa sekarang selalu bertambah jumlah penduduknya menjadi kota yang dihindari dan sangat berbahaya. Indonesia merdeka, bangsa Indonesia pun seolah ‘terpecah-belah’. Misalnya adanya golongan radikal, setengah radikal, konservatif. Tokoh-tokoh golongan radikal seperti Tan Malaka, Chaerul Saleh, Soekarni. Sedangkan tokoh setengah radikal diwakili oleh Sutan Sjahrir. Sehubungan dengan tokoh radikal ini, Soekarno pernah berjanji apabila Soekarno-Hatta dibekuk oleh Sekutu, maka pimpinan negara diberikan pada Tan Malaka. Namun, mandat itu kelak tidak hanya diberikan pada Tan Malaka tetapi ditambah Sutan Sjahrir mewakili golongan setengah radikal, Sukiman dari golongan Islam yang digantikan oleh Iwa Kusumasumantri dan Wongsonegoro mewakili golongan konservatif. Hal yang menarik sehubungan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus ini adalah ‘hiburan’ yang disajikan pemimpinnya pada rakyat Indonesia. Pada masa Soekarno setiap tanggal 17 Agustus ia berpidato di depan rakyat tanpa teks sedangkan pada masa Soeharto, rupanya ia ingin lebih dahulu. Soeharto berpidato sehari sebelumnya yaitu pada 16 Agustus. Berbeda dengan Soekarno, Soeharto berpidato bukan di depan rakyat tapi di depan anggota DPR. Itu juga sekedar berdiri dan membacakan teks yang disiarkan langsung melalui TVRI. Lalu apa yang dapat kita lakukan setelah puluhan tahun ‘merdeka’. Apakah hanya sekedar merenung, mengingat jasa-jasa para pendiri negeri ini? Atau membuat aneka lomba, membangun gapura, menghias jalan dengan lampu-lampu indah bak pesta rutin tiap tahun? Sementara masih banyak saudara kita setanah air yang masih ‘berjuang’ untuk ‘merdeka’ dari kelaparan, kemiskinan, penderitaan atau ancaman bencana (karena alam atau ulah segelintir orang tak bertanggung jawab). Memperingati kemerdekaan sah-sah saja dengan aneka pesta tersebut tetapi akan lebih bermanfaat bila kita mampu melepaskan diri dari ‘belenggu penjajahan pikiran’ untuk meraih ‘piala kemerdekaan’ yang hakiki. Maksudnya pikiran-pikiran untuk mandiri, tidak tergantung pada pihak lain (terutama hutang asing). Begitupula ‘merdeka’ dari pikiran untuk tidak mau menipu, memperbudak, memanfaatkan orang lain yang dianggap lebih lemah dan lebih rendah. Oleh karena ‘kemerdekaan’ adalah hak setiap bangsa dan setiap orang berhak mendapatkannya. ‘Merdeka!’

3 thoughts on “Memproklamirkan Kembali “Kemerdekaan”

  1. Pingback: Memproklamirkan Kembali “Kemerdekaan” ·

  2. andre

    Jejak Langkah Sebuah Bangsa, Sebuah Nation

    Tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya,
    kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya.
    Kalau dia tak mengenal sejarahnya.
    Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya,”

    -Minke, dalam Novel Jejak Langkah karya Pramoedya Ananta Toer-
    Dikutip Kompas di tulisan pembuka liputan khusus Anjer-Panarukan

    Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Koran Kompas dan juga kalangan pers pada umumnya yang secara intens dan kental mendorong munculnya kesadaran historis sekaligus harapan dan optimisme akan masa depan Indonesia. Mempertautkan makna masa lalu, masa kini dan masa depan. Ini nampak paling tidak sejak bulan Mei secara rutin Kompas memuat tulisan wartawan-wartawan seniornya dan mungkin beberapa orang non wartawan kompas bertajuk 100 Tahun Kebangkitan Nasional . Patut diapresiasi pula liputan besar Kompas “Ekspedisi 200 Tahun Jalan Pos Anjer-Panaroekan”.

    Daniel Dhakidae yang juga menjadi salah satu penulis seri 100 Tahun Kebangkitan Nasional Kompas ini pernah mengatakan bahwa “sejarah bukan masa lalu akan tetapi juga masa depan dengan menggenggam kuat kekinian sambil memperoyeksikan dirinya ke masa lalu. Warisan tentu saja menjadi penting terutama warisan yang menentukan relevansi kekinian. Apa yang dibuat disini adalah melepaskan penjajahan masa kini terhdap masa lalu dan memeriksa kembali masa lalu dan dengan demikian membuka suatu kemungkinan menghadirkan masa lalu dan masa depan dalam kekinian”. (Cendekiawan dan Kekuasaan : Dalam Negara Orde Baru; Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal xxxii)

    Dalam bukunya itu contoh gamblang diperlihatkan oleh Dhakidae, dimana sebelum sampai pada bahasan masa Orde Baru ia melakukan pemeriksaaan wacana politik etis sebagai resultante pertarungan modal, kekuasaan negara kolonial, dan pertarungan kebudayaan antara Inlander vs Nederlander, antara boemipoetra dan orang Olanda. Baginya zaman kolonial menjadi penting bukan semata sebagai latarbelakang, akan tetapi wacana itu begitu menentukan yang dalam arti tertentu bukan saja menjadi pertarungan masa lalu akan tetapi masa kini.

    Kompas saya pikir telah mengerjakan ini dengan sangat baik dan saya mendapatkan pencerahan dari sana (o iya Bung Daniel adalah juga kepala litbang Kompas)

    Untuk meningkatkan akses publik ke seluruh tulisan-tulisan berharga ini, saya menghimpun link seri artikel Kompas bertajuk 100 Tahun Kebangkitan Nasional ini. Sebelumnya saya juga telah menghimpun link seri liputan Kompas Ekspedisi 200 Tahun Jalan Raya Pos Anjer-Panaroekan : Jalan (untuk) Perubahan.

    Demikian juga saya telah menghimpun link-link ke artikel-artikel Edisi Khusus Kemerdekaan Majalah Tempo tentang Tan Malaka “BAPAK REPUBLIK YANG DILUPAKAN. Sebagai catatan tulisan tentang Tan Malaka juga ada di dalam seri tulisan Kompas seputar 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Apresiasi tinggi pula untuk Majalah Tempo.

    Akhir kata secara khusus saya menaruh hormat kepada Pramoedya Ananta Toer yang telah menjadi ‘guru sejarah’ saya melalui karya-karya sastra dan buku-buku sejarah yang ditulisnya. Saya pikir bukan sebuah kebetulan Kompas mengutip roman Jejak Langkah sebagai pengantar liputan khususnya, juga dari buku Pram Jalan Raya Pos, Jalan Daendels- “Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain”.

    Tidak lain juga sebuah penghormatan kalau tidak pengakuan terhadap sumbangan Pram untuk negeri ini. Diakui atau tidak.

    Salam Pembebasan
    Andreas Iswinarto

    Untuk seri tulisan 100 Tahun Kebangkitan Nasional
    Kipling, Ratu Wilhelmina, dan Budi Utomo; Renaisans Asia Lahirkan Patriotisme Bangsa-bangsa; Semangat Kebangsaan yang Harus Terus Dipelihara; Menemukan Kembali Boedi Oetomo; Ideologi Harga Mati, Bukan Harta Mati; Pohon Rimbun di Tanah yang Makin Gembur; Mencari Jejak Pemikiran Hatta; Membangun Bangsa yang Humanis; Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional; Kaum Cerdik Pandai, antara Ilmu dan “Ngelmu”; Masa Depan “Manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis, Menolak Kutukan Bangsa Kuli; Pendidikan dan Pemerdekaan; Kembali ke PR Gelombang Ketiga; Kebudayaan dan Kebangsaan; Musik Pun Menggugah Kebangsaan…

    Silah link ke
    http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/09/jejak-langkah-sebuah-bangsa-sebuah.html

    Ekspedisi Kompas 200 Tahun Anjer-Panaroekan
    http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/09/belajar-dari-sejarah-sebuah-jalan-200.html

    Edisi Kemerdekaan Tempo dan 12 buku online : Tan Malaka
    http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/09/tan-malaka-bapak-republik-revolusi.html

    Reply
  3. ......

    buat saya kemerdekaan itu…
    kebebasan dari belenggu…
    manjadi individual sejati…
    ketika masih ada tekanan dari luar ato bahkan dalam…kemerdekaan hanya rangkain huruf yang membentuk kata merdeka..

    negara ku sekarang tidak terjajah oleh sosok pirang bermata biru-ato si sipit dengan samurai,tapi bangsaku di jajah dengan dirinya sendiri,penjajah yang sekali menjajah mampu membuat orang mati berlahan,,,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *