Turisme dan Industri Kreatif Indonesia yang WOW

Judul                 :  Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry   wow
Penulis             :  Sapta Nirwandar

Kata Pengantar:  Hermawan Kartajaya
Penerbit           :  PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
Tebal               :  xviii + 221 halaman

ISBN               : 978-602-033-0875-3

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, kementerian Pariwisata berdiri sendiri setelah sebelumnya kementerian ini digabung dengan ekonomi kreatif (Parekraf). Sebelumnya pariwisata sempat digabung dengan kebudayaan. Buku ini disusun ketika pariwisata masih bersama dengan ekonomi kreatif. Sehingga dua nomenklatur (tourism dan creative industry) ini masih menjadi bagian judul buku ini.

Satu hal yang menarik perhatian dari judul buku ini adalah kata ‘Wow’. ‘Wow’ merupakan ungkapan bila kita terkejut, kagum, senang. Ungkapan ‘Wow’ inilah yang menjadi kata kunci dalam buku karya Sapta Nirwandar, seorang birokrat entrepreneur selama lebih dari 34 tahun.

Buku ini dibagi dalam 12 bab. Antara satu bab dengan bab lain terdapat benang merah yang saling terhubung. Pada bab-bab awal membahas potensi, tantangan serta peluang Indonesia dalam bidang turisme. Pada tiga bab terakhir (bab 10, 11, dan 12) inilah menjadi ‘jiwa’ buku ini. Khususnya bagian yang menjelaskan makna ungkapan ‘Wow’ dalam turisme dan industri kreatif di Indonesia, seperti judul buku ini.

Salah satu hal menarik yang dikemukakan penulis terdapat dalam bab 5. Hal tersebut berhubungan dengan tantangan klasik pariwisata di Indonesia, seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan pelayanan, sinergi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan ‘budaya malu’. Apalagi kini penyebaran informasi turisme berlangsung lewat internet. Kita seharusnya malu jika ada ketidakberesan terkait kegiatan pariwisata di Indonesia tersebar luas ke seluruh penjuru dunia (hal. 61).

Bukan rahasia lagi jika setelah promosi besar-besaran terhadap suatu wilayah di tanah air yang menghabiskan dana besar kemudian ketika para turis berdatangan, ternyata berakhir dengan kekecewaan para turis. Penyebabnya, antara lain sarana dan fasilitas di wilayah itu tidak tersedia. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi.

Oleh karena itu, Sapta Nirwandar melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam buku ini mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan solusinya. Masalah tersebut adalah pertama masih kurangnya visi dan pengetahuan kepariwisataan para pengambil kebijakan yang terkait dengan kepentingan pariwisata. Kedua belum optimalnya kesiapan daerah tujuan pariwisata karena pembangunan pariwisata yang belum merata. Ketiga belum optimalnya pemasaran pariwisata oleh semua pihak. Keempat belum mapannya kemitraan antarpelaku pariwisata. Kelima masalah krisis energi. Keenam masalah pemanasan global di seluruh dunia. Ketujuh, koordinasi dan sinergi dari berbagai sektor. Hal yang terakhir ini mudah dikatakan tapi sulit dipraktikkan (hal.66)

Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, meningkatkan aksesibilitas terkait penambahan kursi penumpang pesawat ke daerah tujuan wisata yang potensial, meningkatkan pelayanan dalam hal fasilitas perjalanan, serta meningkatkan komunikasi pemasaran baik secara dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) (hal.68-69)

Rasanya tidak berlebihan jika dalam buku ini diberikan ilustrasi mengenai sejumlah negara di dunia yang berlomba-lomba mempromosikan industri pariwisatanya. Salah satunya adalah negeri tetangga kita, Malaysia yang berhasil ‘menciptakan’ obyek wisata selain obyek wisata alam, misalnya sirkuit balap Formula 1 Sepang (hal. 193-194) yang ternyata kerap dikunjungi para pencinta olahraga otomotif dari Indonesia. Padahal sirkuit internasional Sentul di Jawa Barat lebih dahulu digunakan dan diharapkan menjadi penyelenggara Formula 1. Oleh karena fasilitasnya jauh tertinggal, maka sirkuit Sentul hanya cocok untuk Formula 3.

Salah satu bab yang menarik lainnya adalah bab 5 tentang sejarah kepariwisataan Indonesia. Dalam bab ini disebutkan bahwa Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg pada 1910 membentuk organisasi yang bernama Vereeniging voor Toeristenverkeer (VTV). Organisasi ini merupakan badan resmi pemerintah Hindia-Belanda yang mengatur arus lalu lintas dan kegiatan turisme di Hindia-Belanda (hal.77).

Dari hasil penelusuran arsip-arsip koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia ditemukan sebuah arsip yang menyebutkan bahwa organisasi ini diresmikan pada 13 April 1908 berdasarkan Gouvernement Besluit No.9 oleh Gubernur Jenderal J.B.van Heutsz di Weltevreden, Batavia. Adalah J.M.Gantvoort, direktur Hotel des Indes yang memiliki rencana mendirikan sebuah perhimpunan yang bertujuan mengembangkan turisme di Hindia-Belanda.

Selain Gantvoort, terdapat nama-nama yang berasal dari perusahaan kereta api, perusahaan pelayaran, perbankan, para agen kapal, notaris. Mereka turut membidani lahirnya VTV. Sementara itu pemerintah Hindia-Belanda menempatkan wakilnya dalam struktur kepengurusan VTV. Selain berada di Batavia sebagai pusat, dalam Eerste Jaarverslag (laporan tahunan pertama) 1908 disebutkan VTV memiliki perwakilan di Surabaya, Semarang, dan Padang. Di luar negeri, mereka menempatkan wakilnya di Amsterdam, Singapura, Hongkong, Shanghai, Sydney.

Pada tahun-tahun pertama, kegiatan VTV antara lain menerbitkan reklame untuk disebarkan di Eropa sebanyak 7000 eksemplar dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Penyebaran iklan yang dibuat dalam berbagai bahasa tersebut tentu memiliki tujuan untuk menarik minat calon turisme potensial di wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa tersebut. Tidak hanya para penduduk di Eropa (Inggris, Prancis, Jerman), melainkan juga penduduk di Amerika Utara, Australia dan di Semenanjung Malaya.

Setelah Jawa menjadi obyek turisme primadona Hindia-Belanda, menjelang akhir tahun 1920-an perhatian dialihkan ke Bali yang dianggap ‘lebih murni’ belum tersentuh modernisasi Barat. Maka sasaran dialihkan ke Bali. Ketenaran Bali lalu dijadikan tema utama untuk pavilyun Belanda dalam Pameran Kolonial Dunia di Paris 1931. Upaya ini berhasil. Berbondong-bondong para turis mengunjungi Bali.

Persoalannya kemudian apakah memang ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan berkaitan dengan promosi turisme di Indonesia? Ataukah hal tersebut sebenarnya pernah ditawarkan pada masa Hindia-Belanda. Apakah ini berarti adanya keberlanjutan setelah keterputusan (periode pendudukan Jepang) dalam menampilkan Indonesia?

Di sini lah benang merah yang menghubungkan sesuatu yang ‘baru’ dengan kreativitas dalam turisme. Hal itu tersaji dalam bab 12 ‘Terobosan dan Inovasi Baru’. Salah satunya adalah gagasan Tour de Singkarak (hal. 194). Ajang balap sepeda keliling Sumatra Barat tersebut memadukan olahraga dengan turisme. Di tingkat dunia, Tour de Singkarak pada 2013 menempati urutan kelima dalam daftar ajang balap sepeda dengan jumlah penonton terbanyak.

Selain itu, dalam bab 12 ada satu usulan yang sangat menarik dan menurut hemat saya inilah yang harus diwujudkan yaitu pendirian institusi independen sebagai agen budaya. Lembaga ini bertugas mempromosikan dan menyusun strategi terkait industri kreatif (hal. 210-211). Dalam institusi ini, selain industri kreatif, bisa saja turisme dimasukkan mengingat lembaga ini bersifat independen dan tidak terikat dengan suatu kementerian. Lembaga ini dapat langsung di bawah presiden atau di luar dari struktur. Lalu lembaga ini dapat diisi oleh orang-orang independen atau perwakilan dari pemerintah. Sehingga ketika masa suatu pemerintahan berakhir, lembaga ini tidak ikut berhenti atau bubar jalan. Dengan demikian, tidak mustahil industri kreatif dan turisme Indonesia yang WOW akan terwujud.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *