Author: achmadsunjayadi

Judul   :  Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa
Judul Asli  :  Guardian of Memories:Gardu in Urban Java
Penulis  :  Abidin Kusno
Penerjemah : Chandra Utama
Penerbit :  Ombak, 2007
Tebal  : xv + 154 halaman
Coba tengok ke ujung gang atau jalan, pintu masuk sebuah kompleks perumahan, ada satu bangunan kecil yang mungkin tak menarik perhatian kita. Mungkin karena memang kita anggap tak penting atau karena kita tak pernah menyinggahinya. Gardu, demikian bangunan kecil itu disebut.

Dianggap tidak penting karena biasanya hanya digunakan untuk kongkow-kongkow di waktu siang dan menghabiskan malam saat meronda. Atau sekedar tempat mangkal para pengojek. Bangunan kecil ‘remeh’ itu memang kalah penting dibanding dengan monumen megah yang berdiri kokoh dan menghabiskan dana besar. Bahkan jika perlu menggunakan dana khusus atau anggaran pemerintah yang nota bene adalah uang dari rakyat. Di samping itu gardu tak pernah menjadi obyek wisata dan tak ada orang yang khusus berfoto-ria berlatar belakang gardu.

Namun, rupanya gardu tak seremeh yang kita bayangkan. Abidin Kusno melalui bukunya ini dengan cerdas menguliti fungsi-fungsi politik dan perubahan makna gardu dari masa kini lalu kembali ke masa silam. Ia juga merefleksikan gardu sebagai sebuah institusi yang perlu dipahami menurut sejarahnya yang spesifik.

Berbeda dengan buku sejarah konvensional yang kronologis dan linier, buku ini dibahas dengan gaya melingkar bak cakra manggiling. Buku ini diawali dengan penggambaran posko milik PDI Perjuangan era Megawati. Mundur ke masa Soeharto, lalu masa revolusi, jaman Jepang, masa kolonial Belanda, sedikit mengulas jaman Jepang, kembali ke masa revolusi, masa Soeharto lalu kembali ke posko Megawati.

Abidin Kusno, seorang arsitek yang menulis disertasi Behind the postcolonial: architecture, urban space, and political cultures in Indonesia di State University of New York memiliki gaya bertutur yang baik dalam menyusun mozaik data-data sejarah. Ia mampu menyiasati kekurangan data dengan menggunakan karya sastra sejaman sebagai pelengkap.

Posko Megawati menjadi titik tolak bukunya. Ketika itu pasca lengsernya Soeharto, kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Respons komunitas kota atas kekacauan ini dimanfaatkan para elite politik untuk menarik perhatian wong cilik.

Adalah Megawati Soekarno Putri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memprakarsai pembangunan gardu atau yang lebih populer disebut posko (pos komunikasi) di berbagai tempat di Indonesia (hal.11).  Posko-posko PDIP ini menandai lahirnya sejarah gardu baru Indonesia yang sekaligus memberi makna baru pada gardu.

Bagi Megawati, posko bukan sekedar gardu untuk menjalin komunikasi, namun juga sebuah struktur yang mempresentasikan citra publik dirinya dan sang ayah, Soekarno. Megawati pun berpesan kepada para simpatisannya untuk menjaga posko, menggunakannya dengan baik serta menghindari semua tindakan yang membuat buruk posko. Hiasan gambar figur Megawati dan Soekarno di posko-posko tersebut seolah ‘menjaga’ dan ‘mengawasi’ orang-orang yang lalu lalang di depan posko.

Pada masa Soeharto, gardu biasa disebut pos hansip (pertahanan sipil), pos kamling (keamanan lingkungan) atau pos ronda. Pada masa ini juga menggunakan istilah ‘posko’. Namun, itu lebih mengacu pada pos komando yang dibangun unit militer secara temporer ketika mereka bertugas di wilayah yang rawan dan belum terkendali (hal.28).

Memasuki tahun 1980-an intelijen angkatan darat mendapat tuntutan perubahan yang memaksa mereka menyesuaikan operasi-operasi yang dilakukan. Menurut mereka ancaman keamanan bukan lagi datang dari Aceh, Timor Timur atau Irian Jaya namun sangat mungkin dari perkotaan. Di kota, unit-unit militer yang ditarik dari operasi-operasi luar daerah berbagi tugas dengan polisi. Pada masa ini posko militer bertransformasi menjadi pos hansip. Tak jarang beberapa anggota hansip di lingkungan perumahan ternyata pernah bertugas di Timor Timur misalnya.

Bila kita menelusuri sejarah gardu jauh ke belakang ternyata bisa dikatakan gardu sudah ada di Jawa sebelum datangnya bangsa Eropa. Gardu bisa ditemui di pintu masuk kediaman para bangsawan. Namun, tujuan gardu pada masa pra kolonial bukan untuk mengawasi, mengintai atau memberi batas teritorial. Gardu dibangun untuk menunjukkan kuasa raja sebagai pusat kosmos (hal.47).

Kesadaran teritorial pun muncul akibat bercampur-baurnya rezim penguasa yang berbeda . Misalnya Daendels yang dipengaruhi Prancis dan Raffles yang dipengaruhi Inggris. Gardu pun menjadi bagian terpenting dalam kesadaran teritorial itu. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda serta di Hindia Belanda menyebabkan pergeseran makna gardu yang tidak hanya melambangkan keamanan tapi juga kekuasaan, wilayah dan identitas.

Perubahan penting dapat dikatakan terjadi pada masa Daendels. Gardu muncul dan berperan dalam institusi ronda (baik siang maupun malam). H.C.C. Brousson pun menduga kata gardu kemungkinan berasal dari bahasa Prancis ‘garde’.  Hal tersebut berkaitan dengan strategi batas teritorial yang digunakan Daendels dalam memerintah Jawa.

Hal menarik lain yang diulas Abidin Kusno ialah pengalaman etnis Tionghoa terhadap gardu. Pengalaman mereka sangat jarang disinggung karena sebagian besar pembahasan seputar makna gardu menyajikan gardu sebagai warisan sejarah budaya Jawa. Padahal gardu memiliki sejarah dan makna yang spesifik bagi mereka.

Pencatat sejarah kota Semarang, Liem Thian Joe memperlihatkan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan jaga dan gardu mulai muncul pada era kompeni (VOC). Berawal dari pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740. Peristiwa itu menyebabkan sebuah wilayah khusus yaitu Glodok disiapkan oleh VOC untuk mengontrol orang-orang Tionghoa. Imbas lainnya adalah pada 1741, kelompok Tionghoa di Semarang membangun ‘betengan’ (barikade) dari kayu dan papan di depan kampung Tionghoa (hal.84).

Menjelang abad ke-19, peristiwa Java Oorlog (Perang Jawa), pemberontakan Diponegoro menghembuskan kabar angin yang beredar di kalangan Tionghoa. Isinya mengenai serbuan kawanan brandal. Peristiwa yang dikenal dengan ‘gegeran Diponegoro’ itu membuat mereka membangun gardu dan gerbang-gerbang di sekitar kampung.

Tahun 1940-an, Jepang mulai menduduki Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda frustasi mencari tenaga yang mau mempertahankan Hindia. Mereka mengembangkan sebuah program yang melatih warga sipil untuk menjadi penjaga kota (stadswacht) sukarela. Seorang warga sipil di Malang, Kwee Tiam Tjing terpanggil ikut menjadi penjaga sukarela. Dalam bukunya Indonesia dalem Api dan Bara, ia menuliskan gardu-gardu “ (wacht-wacht) jang ditempatken di moeloet djalanan-djalanan jang menoejoe ka kota Malang…”  (hal.90).

Pada masa pendudukan Jepang, ‘saudara tua’ kita ini justru memanfaatkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda secara terbalik. Bila pada masa Hindia Belanda, penjaga kota diacuhkan dan tak mendapat perhatian warga, pada jaman Jepang  orang Indonesia diinstruksikan agar berhenti dan memberikan hormat pada penjaga kota. Lalu bila penjaga-penjaga kota pada masa kolonial Belanda dilatih dengan berbagai macam protokol disipliner, maka ‘adik-adik’ Jepang ini dilatih dengan hukuman fisik. Kesalahan kecil dibalas dengan tempelengan, tendangan dan pukulan (hal.99). Hal ini mengingatkan kita pada perlakuan para ‘oknum’ siswa IPDN terhadap siswa lainnya.

Sistem toniragumi (kelompok lingkungan, cikal bakal RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada jaman Jepang melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat. Para anggota Keibodan digambarkan sebagai orang-orang yang saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka. Di sini gardu tidak hanya merepresentasikan keamanan kampung tapi juga merangsang semangat gotong royong antara negara dan masyarakat (hal.105).

Lain halnya dengan masa revolusi. ‘Gardu’ yang diwujudkan dalam bentuk ‘pos-pos komando’ didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia di desa-desa dan zona-zona perbatasan yang ditentukan Belanda. Fungsinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban. ‘Gardu’ lainnya dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat (biasanya pemuda) untuk menghadapi aksi huru-hara dan pembunuhan yang dilancarkan milisi-milisi liar.

Berbeda dengan penjaga gardu biasa atau polisi yang diawasi negara, para pemuda (revolusi) ini seolah berhak menentukan siapa lawan dan kawan. Mereka tidak hanya sekedar bertanya melainkan juga berhak memeriksa identitas politik orang-orang yang mereka jumpai. Biasanya para pemuda revolusi ini mengawali dengan pertanyaan: “mana surat keteranganmu, Bung?” (hal.122).

Pada masa kini gardu seolah menjadi bagian dari kapitalisasi massa cerminan masyarakat urban. Dalam suatu acara televisi beberapa waktu lalu yang disiarkan menjelang sahur, latar belakang gardu plus kentongan seolah mewakili suasana malam menjelang pagi. Beberapa orang (biasanya beberapa pelawak plus artis bintang tamu) berpakaian hansip atau berselimutkan sarung menjadi properti melengkapi gardu. Acara itu pun mampu menyedot pemirsa dan iklan yang lumayan banyak.

Gardu memang tak sekedar hanya pajangan atau pelengkap untuk menjaga keamanan suatu wilayah berhiaskan papan bertuliskan: “ Tamu harap lapor 2 x 24 jam”. Berbagai permasalahan di negara kita mulai dari nomor buntut, skandal seks artis atau pejabat, korupsi, interpelasi terhadap presiden, terorisme bisa dibahas sini, tanpa terikat waktu dan khawatir disomasi. Selain itu gardu tak akan hilang dari ingatan karena memang kita tak pernah mengingatnya. Pertanyaan yang muncul adalah apa makna gardu di masa datang?

Dimuat di Kompas, 23 Juli 2007 Continue reading “Mengupas Gardu di Perkotaan Jawa”

Judul : Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900-1942
Judul asli : Hollands onderwijs in een koloniale samenleving: Dhe Chinese ervaring in Indonesie 1900-1942
Pengantar : Wang Gungwu
Penulis: Ming Govars

Penerbit: Chinese Heritage Centre, Singapore 2005

Tebal: xxiii + 37o halaman

Sejarah bila ditulis dari dalam akan terasa sekali perbedaannya. Apalagi jika si pelaku itu sendiri yang menuliskannya. Namun, tetap ada faktor penting yang harus diperhatikan. Supaya tak terjebak dengan emosi pribadi yang terkadang mengalahkan obyektifitas. Demikian pula dengan buku yang merupakan terjemahan disertasi Ming Govars dalam bahasa Belanda di Universiteit Leiden pada 1999.

Dikatakan dilihat dari dalam karena sang penulis Ming Govars lahir dan besar di Hindia. Tepatnya di Padang pada 1922 dengan nama Ming Tien Nio Tjia. Ia menyelesaikan ELS di Padang. Lalu setahun di HBS serta sekolah perdagangan di Batavia. Tahun 1958 ia pindah ke Belanda dengan suaminya, Willem Bramwell Govars. Dalam usia yang boleh dikatakan tidak muda lagi Ming Govars menyelesaikan penelitian mengenai pendidikan Tionghoa masa kolonial ini.

Tema pendidikan cukup menarik mengingat buku-buku mengenai sejarah masyarakat Tionghoa kebanyakan melihat dari sudut pandang politik, sosiologis, antropologis. Secara garis besar buku ini membahas sejarah perkembangan pendidikan Tionghoa masa kolonial dalam kurun waktu 1900-1942. Yang mencakup pengaturan, tujuan, perubahan yang terjadi serta konsekuensi dari perubahan tersebut. Dikaitkan pula pengaruh Chineese Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan yang penulis sebut Neo-Chineese Beweging (Neo Gerakan orang Tionghoa) terhadap pendidikan.

Dalam tempo yang cukup panjang (1900-1942), Ming Govars juga menelusuri ke belakang, melihat sejarah orang Tionghoa di Hindia (Indonesia) pada abad ke-17 (masa Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kedudukan mereka dalam masyarakat ketika itu. Yang khusus ia bahasa dalam bab 2 Education 1600-1900 (hal.30).

Adalah Regeringsreglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1818 yang menunjukkan pandangan baru dalam pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah yang dahulunya sebagai institusi khusus (baca: berhubungan dengan agama) , mulai mendapat perhatian pemerintah kolonial. Pemerintah pun menawarkan anak-anak pribumi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.

Namun, dalam aturan tersebut tidak disebutkan anak-anak kalangan Tionghoa. Tapi toh mereka pun akhirnya bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda itu. Seperti isi laporan Algemeen Verslag van het Onderwijs (laporan umum pengajaran) 1849 yang menyebutkan adanya hak privilege bagi anak-anak Tionghoa untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Ironisnya, anak-anak Tionghoa ini lalu sama sekali tidak diperkenankan belajar di sekolah-sekolah pemerintah (sekolah Eropa). Khususnya, setelah Komisi Pengajaran yang disetujui oleh pemerintah pada 1849 menyatakan bahwa anak-anak Tionghoa (termasuk anak-anak Jawa) bisa “merusak” perkembangan moral anak-anak Eropa (hal.44).

Tahun 1845 pemerintah kembali membuka sedikit pintu dengan memperbolehkan anak-anak Tionghoa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan syarat tertentu. Terutama, mereka harus memiliki izin dari Komisi Pengajaran. Peraturan baru pun terus digulirkan. Hasilnya pada akhir 1869, anak-anak Tionghoa termasuk dari 193 anak non-Eropa yang belajar di sekolah-sekolah Belanda di Jawa. Menurut J.M. Rosskopf dalam Het Europeesch onderwijs in Indië (1895), pada 1893 dari 13.537 murid sekolah di seluruh Nusantara terdapat 153 anak Tionghoa. Jumlah ini tentu membuat miris, mengingat dari lebih setengah juta penduduk Tionghoa (berdasarkan sensus 1905) hanya sedikit saja yang bisa mengecap pendidikan. Ditambah lagi bila mengingat “sumbangan” penduduk Tionghoa terhadap pemerintah Hindia Belanda selama tiga abad.

Bila kita melihat sejarah perkembangan pendidikan untuk orang Tionghoa pada masa kolonial di Hindia Belanda, kita dapat melihat peranan penting baik dari sekolah swasta Tionghoa serta sekolah pemerintah Hindia Belanda. Membuat sistem sekolah yang baik merupakan tujuan dari Tiong Hoa Hwe Koan ketika organisasi ini didirikan pertama kali pada 1900 di Batavia. Dibentuknya sekolah Belanda-Tionghoa pada 1908 jelas merupakan reaksi langsung atas keberhasilan sekolah Tiong Hoa Hwe Koan.

Ironisnya, pemerintah Hindia Belanda tak pernah mempertanyakan atau melihat pentingnya orang Tionghoa bagi masyarakat Hindia. Berbagai pujian dan kritikan muncul untuk masyarakat Tionghoa di Hindia ini. Di samping itu juga perlakuan diskriminatif yang selalu mereka terima baik oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya hingga kini.
Walau pada kenyataannya ada pula kalangan Tionghoa yang membatasi diri mereka hanya untuk kalangan mereka sendiri.

K.Verboeket dalam De geschiedenis van de Chineezen in Nederlandsch Indië menuliskan bahwa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen (1618-1623) pernah menyatakan: “Tak ada penduduk di dunia yang melayani kami sebaik orang Tionghoa”. Gubernur Jenderal Cornelis van der Lijn (1645-1650) juga menyebutkan bahwa “Mereka (baca:orang Tionghoa) merupakan salah satu peletak dasar koloni.”

Thomas Stanford Raffles (1811-1816) pun menyebut orang Tionghoa sebagai jiwanya perdagangan dan perekonomian. Bahkan ahli ekonomi E. Helfferich dalam artikelnya “Het vreemde element in Nederlandsch-Indië” di Economische statistische berichten vol 11 (1926) mengatakan bahwa bila orang Tionghoa tidak pernah ada, maka mereka tidak akan menemukan kehidupan perekonomian di Hindia” . R.A Kartini dalam salah satu suratnya untuk istri Direktur Pendidikan J.H. Abendanon tertanggal 14 Desember 1902 memuji kedermawanan orang Tionghoa yang membantu pemerintah kolonial ketika terjadi bencana banjir.

Puji-pujian tersebut berbanding terbalik dengan kritik dan kecaman berikut. Misalnya kecaman J.F.W. van Nes dalam artikel “De Chinezen op Java” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (1851) yang menyebutkan berbahayanya orang Tionghoa bagi orang Belanda dan Jawa. Atau J.S Furnivall yang membandingkan orang Tionghoa sebelum tahun 1900-an dengan parasit. Belum lagi cibiran terhadap masyarakat ini kerap dilontarkan. Seperti cibiran dalam sebuah catatan perjalanan seorang serdadu Belanda yang menyebut masyarakat Tionghoa, “Yahudi”nya Asia. Demikian pula stereotipe dalam roman-roman kolonial yang hampir selalu menggambarkan hal negatif masyarakat Tionghoa di Hindia (pedagang candu, pemilik rumah bordil).

Terlepas dari pujian dan kritikan tersebut, masyarakat Tionghoa di Hindia ketika itu tentu mempertanyakan mengapa pemerintah kolonial butuh 300 tahun untuk menyediakan sekolah bagi mereka. Bahkan ketika pemerintah membutuhkan para pegawai rendahan baru untuk kepentingan mereka, yang akhirnya membuka sekolah bagi penduduk pribumi, kesempatan tidak terbuka bagi penduduk Tionghoa.
Barulah setelah penghapusan sistem konsesi (Politik Etis), munculnya Chineesche Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan berkembangnya pendidikan Tiong Hoa Hwe Koan yang nasionalis pada awal abad ke-20, kebijakan pendidikan pemerintah berubah drastis.

Gerakan orang Tionghoa ini pun menjadi isu politik penting. Setelah tawar-menawar antara pemerintah Belanda dan Republik Tiongkok, akhirnya diputuskan bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia menjadi bagian dari perhatian yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Sekolah Belanda-Tionghoa yang dibuka pada 1908 dan diharapkan dapat “memperkuat” pemerintah kolonial, justru mempengaruhi kalangan Peranakan Tionghoa (hal.202). Politieke Inlichtingen Dienst (Intel politik pemerintah kolonial) tetap mengawasi sekolah-sekolah swasta Tionghoa. Mereka khawatir pada pengaruh gerakan nasionalis di Tiongkok melalui sekolah-sekolah tersebut.

Manfaat yang bisa diambil dari buku ini adalah ternyata pendidikan pun tak luput dari kebijakan politik. Suatu persoalan yang hingga kini masih kita hadapi. Bagai pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Mulai dari polemik ujian nasional, dana bantuan sekolah, RUU guru, minimnya anggaran pendidikan hingga kebijakan yang berganti-ganti. Semua itu menggambarkan bahwa persoalan pendidikan masih dianggap tidak penting dan tidak perlu. Padahal persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan. Di sinilah investasi sumber daya manusia yang sesungguhnya.

Buku ini dilengkapi pula dengan kata pengantar dari Wang Gungwu dari East Asian Institute Singapura, daftar dan tabel jumlah sekolah, mata pelajaran serta murid Tionghoa di Nusantara, foto-foto, indeks. Buku ini merupakan sumber berharga bagi para peneliti, pengamat dan peminat kajian masyarakat Tionghoa di Indonesia sebelum Perang Dunia II karena kaya akan sumber primer (baca: Belanda) yang juga seyogyanya perlu dikritisi lebih lanjut.

Judul   :  Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural
Judul asli : Jakarta Batavia: Socio-cultural essays
Penyunting :  Kees Grijns dan Peter J.M Nas
Penerjemah : Gita Widya Laksmini dan Noor Cholis
Penerbit :  KITLV-Jakarta dan Banana, Maret 2007
Tebal  :  378 halaman

F. de Haan pernah sesumbar bahwa ia telah meneliti Batavia sampai ke akar-akarnya. “Si Jago”, demikian julukan arsiparis-peneliti ini, mengatakan Batavia telah ditelitinya seperti ia memeras sebuah jeruk segar hingga kering. Tak tersisa setetes pun. 

Sesumbar de Haan ada benarnya karena bila kita membaca buku ini, hampir sebagian besar para penulis artikel menggunakan de Haan sebagai sumber. Namun, de Haan melupakan satu hal, membicarakan Batavia atau Jakarta sekarang, tak akan ada habisnya. Buktinya, hampir setiap tahun persoalan yang dihadapi kota yang dahulu bergelar “Ratu dari Timur”, beraneka ragam.

Menariknya, segala macam persoalan itu berakar dari berbagai masalah yang nyaris sama di masa lalu. Sebut saja aspek demografi, morfologi perkotaan, lingkungan hidup, lalu lintas hingga banjir. Dalam konteks itulah, buku Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural layak dibaca. Khususnya bagi bakal Gubernur , penduduk serta pendatang DKI Jakarta.

Buku yang membahas Jakarta ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh para ahli berbagai latar belakang disiplin ilmu dari luar maupun dalam negeri. Mulai dari sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, linguistik, arsitektur bahkan sastra. Suatu pendekatan yang semestinya juga dilakukan oleh para pengelola serta aparatur ibu kota negara ini yang memiliki beragam masalah.

Titik tolak yang digunakan buku ini bukan berdasarkan tematis tapi kronologis. Yang merentang dari masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), abad kesembilan belas, periode akhir masa kolonial hingga periode modern pascakemerdekaan.

Simak saja uraian Blussé membahas ritual diplomatik internasional pada periode awal Batavia. Ia menuturkan bagaimana para pejabat VOC harus mempelajari etiket dan protokol diplomatik. Berbagai upacara penyambutan, seperti tur dengan kereta kuda, defile pasukan bertombak, tembakan salvo hingga diisapnya sebatang pipa cangklong  harus diketahui oleh pejabat VOC. 

Lalu ia membandingkan dengan penyambutan tamu negara masa kini. Melesat dengan kecepatan penuh dari bandara ke penginapan mereka, didahului dan diikuti rombongan polisi militer dengan raungan sirine dan lampu menyala-nyala. Tanpa memberi kesempatan pada penduduk Jakarta untuk bertatapan dengan tamu pembesar asing itu (hal.36).

Masalah kesehatan serta nyamuk yang hingga  sekarang juga menjadi masalah serius Jakarta ternyata juga merupakan persoalan pada masa lalu. Ironisnya, hal itu seolah menjadi persoalan yang tak kunjung padam. Masalah kesehatan pada masa VOC inilah yang dibahas lugas oleh Van der Brug.

Rumah sakit kompeni yang seharusnya membuat pasien menjadi sehat justru semakin membuat pasien sakit bahkan meninggal. Sehingga para pegawai senior VOC kalau masih menyayangi nyawa disarankan untuk dirawat di rumah saja daripada dirawat di rumah sakit yang jorok, kotor, penuh sesak (hal.51). Bagaimana pula dengan pelayanan rumah sakit pada masa kini?

Menurut penduduk, penyakit mereka berasal dari “uap jahat” yang ditengarai karena pendangkalan pantai yang dipenuhi sampah, bangkai ikan busuk. Tidak hanya itu, kanal yang tercemar, kuburan di halaman gereja, kualitas air, penebangan hutan, penggalian saluran air di sekitar kota hingga pencemaran Sungai Ciliwung karena adanya pabrik gula dituding sebagai biang kerok penyakit ganas di Batavia (hal.52).

Nyamuk pun jadi sasaran kambing hitam. Bila masa kini yang ditakuti nyamuk demam berdarah (Aedes aegypti), maka pada masa VOC nyamuk malaria (Anopheles sundaicus) jadi momok menakutkan. Begitu berbahayanya hingga pada masa VOC orang mengenakan “pakaian anti nyamuk” khusus dan dalam berbagai pesta makan malam adalah hal biasa setiap tamu mempunyai seorang pelayan pribadi yang bertugas mengusir nyamuk dengan kipas besar (hal.64).

Ketidaksehatan Batavia ini sangat terkenal hingga seluruh Eropa. Ketika Raffles yang menjabat letnan gubernur Jawa kembali ke Inggris pada 1816, ia ditugaskan ke St. Helena menemui Napoleon. Pertanyaan pertama Napoleon adalah apakah Batavia masih tidak sehat. Ketika itu memang Raffles sedang menderita malaria-cachexie dan tampak kurus (hal.73).

Masalah keamanan wilayah Ommelanden (di sekitar) Batavia menjadi perhatian Remco Raben. Persoalannya adalah konflik antar komunitas. Pada 1686 ketika sebuah gardu jaga di kota diserang bandit-bandit Bali, VOC memutuskan mengeluarkan peraturan terperinci mencakup semua komunitas di Ommelanden. Diangkatlah para kepala kampung dengan pangkat kapten. Mereka diberi imbalan tanah untuk diri mereka serta para pengikutnya. Dengan cara ini diharapkan berbagai komunitas dijauhkan dari dalam kota (hal.104). Salah satu contohnya adalah Kapten Jonker yang memiliki tanah di dekat Sungai Marunda.

Bicara ‘kepala kampung’, Mona Lohanda dalam artikelnya menyebutkan, kepala kampung pertama yang diangkat pada 1620 adalah kepala kampung Cina, Kapitan Cina. Berbeda dengan pengangkatan kapten Cina pertama yang tercatat dalam Resolutien van ‘t Casteel Batavia tanggal 11 Oktober 1620, VOC justru tidak memberi perhatian pada pengangkatan Inlandsche Kommandanten yang berasal dari berbagai ‘suku’ ini. Antara lain adalah Kommandant der Boegineezen en Makassaren (Bugis dan Makkasar), der Amboneezen en Boetonders (Ambon dan Buton).

Apakah kaum bangsawan dikenal dalam masyarakat Betawi? Pertanyaan inilah yang mendasari Yasmine Shahab dalam membahas pembentukan elite Betawi yang berpangkal pada sejarah prakolonial. Dalam artikelnya Yasmin menampilkan sebuah perhimpunan bernama Al Fatawi Mangkudat yang menyatakan diri sebagai representasi aristokrasi lama Jayakarta pra-Batavia sehingga memberi para anggotanya hak untuk dianggap sebagai B.A alias orang Betawi Asli (hal.213).

Karya sastra ternyata dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi masa lalu. Seperti artikel Gerard Termorshuizen yang menggunakan novel-novel P.A Daum dalam mengungkapkan kehidupan kolonial di Batavia. Mulai dari gambaran kedudukan sosial, hobi pamer, kehidupan religius, hiburan dan kebudayaan, kaum Indo rendahan dan nyai hingga kaum pribumi miskin yang tertindas. Di sini tampak bahwa karya sastra itu terkadang bisa memunculkan gambaran lebih jelas tentang sebuah masyarakat ketimbang sebuah rak sarat naskah sejarah yang formil dan kaku.

Sementara itu Huub de Jonge memusatkan perhatian pada orang Arab di Batavia. Kelompok etnis yang relatif kurang mendapat perhatian. Padahal komunitas Arab di Batavia adalah komunitas Arab terbesar kedua setelah komunitas Arab di Surabaya. Ia membahas sejarah komunitas Arab di Batavia, ketegangan dan konflik dalam komunitas tersebut.

Susan Blackburn dalam artikelnya menyoroti persoalan hak pilih perempuan dan posisi perempuan di Batavia yang tampaknya merupakan persoalan rumit.  Ia mengungkapkan sulitnya kerjasama antara kaum perempuan pribumi, Tionghoa, Belanda dan Indo. Hal yang khusus dibahas adalah cabang Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (Perhimpunan Pemilih Perempuan) di Batavia yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Nama-nama tempat di JA[DE]BOTABEK merupakan hasil penelitian memikat Kees Grijns yang menandai memori kolektif dan historis komunitas urban. Ia mengungkapkan berbagai nama jalan di Jakarta yang masih menunjukkan karakter asli pedesaan tempat itu, misalnya Kebon Sirih, Kebon Jeruk atau Kebon Kopi. Begitupula nama jalan dengan nama haji tertentu yang menunjukkan kentalnya ikatan emosional orang Batavia dengan Islam tradisional. Namun, tahukah kita ada gang yang diberi nama ‘Gang TSS’?  Ternyata merupakan singkatan ‘Tolong Sakit Sengsara’ dan penghormatan terhadap seorang dokter Jawa yang membantu penduduk selama penjajahan Jepang (hal.230).

Topik pelestarian alam di kawasan metropolitan Jakarta digarap Luc Nagtegaal dan Peter J.M. Nas. Mereka memaparkan kondisi kawasan hijau dari tipe-tipe yang berbeda, seperti taman, tanah kosong, taman milik pribadi, lapangan terbang, tanah makam, padang golf, lahan pertanian serta daerah resapan air. Mereka merumuskan pula sebuah teori tentang distribusi spasial kawasan hijau kota.

Artikel menarik lainnya adalah pandangan dari ‘atas’ yaitu kebijakan para pemimpin Jakarta dari masa ke masa karya Peter J.M. Nas dan Manasse Malo. Mereka menelaah kebijakan tersebut dengan menganalisis riwayat para walikota dan gubernur pascaperang. Mulai dari Walikota Suwirjo hingga Gubernur Wiyogo (1945-1992). Dengan kata lain gubernur, petinggi dan penduduk DKI Jakarta boleh saja silih berganti tapi persoalan yang dihadapi nyaris sama, berulang dan bahkan kian beragam.

Kekurangan buku ini (mungkin) kekurangjelian penyunting terjemahan pada halaman 1. Di sana tertulis tahun terbitan buku Oud Batavia karya si Jago, F. de Haan 1992 seharusnya adalah 1922. Seperti yang tercantum pada buku aslinya.

Secara umum buku yang dilengkapi peta, tabel, ilustrasi ini cukup menarik dan memberikan inspirasi bagi pakar sejarah, antropologi, sosiologi, tata kota, khususnya jajaran petinggi DKI Jakarta. Begitupula para pembaca awam yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gambaran persoalan ibu kota Negara Indonesia yang tak ada habisnya, kurang lebih bisa terpuaskan.

Dimuat di Kompas, 14 Mei 2007