Budaya posisi vs Budaya oposisi

Semarak ‘pesta’ pemilihan presiden usai sudah. Meski masih menyisakan kegundahan dan kegusaran pihak tertentu karena dugaan kecurangan dalam ‘pesta’ itu. Hingga kini pun penghitungan suara masih berlangsung walau pemenangnya telah diketahui.

Hal yang menarik usai ‘pesta’ ini adalah upaya untuk mengamankan ‘posisi’ jika tidak mau menjadi ‘oposisi’.  Permintaan baik secara langsung maupun tak langsung partai pendukung presiden yang memenangkan pilpres untuk ‘posisi’ dalam kabinet mulai marak. Ada yang terus terang, ada juga yang malu-malu menunggu kabar baik dari presiden terpilih alias menunggu jatah ‘posisi’.

‘Posisi’ jelas lebih menggiurkan dan dianggap menguntungkan dibanding ‘oposisi’. Entah apakah ‘posisi’ yang kelak diraih dan diduduki itu akan digunakan demi rakyat seperti janji dalam pemilu atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pribadi.

Sebaliknya menjadi ‘oposisi’ dianggap sangat tidak menguntungkan. Sangat berat dan jika strateginya tak tepat dapat menghancurkan diri sendiri. Masih untung jika ‘oposisi’ mendapat dukungan rakyat dan siapa tahu dalam ‘pesta’ pilpres mendatang dapat menjadi sang pemenang. Tetapi jika tidak?

Budaya ‘posisi’ dalam arti positif diharapkan memberikan manfaat bagi orang banyak. Orang yang menduduki ‘posisi’ diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya serta tak membiarkan kesempatan sedetik pun untuk korupsi tentunya merupakan hal yang sangat baik. Dalam istilah manajemen modern ‘the right man on the right place’, orang yang tepat di posisi yang tepat. Namun, jika ‘posisi’ diartikan sebagai upaya menggunakan posisi sebagai fasilitas dan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri dan golongan apalagi korupsi, jelas hal tersebut memberikan arti negatif.

Apabila mendengar kata ‘oposisi’, mungkin di antara kita ada yang menganggap itu adalah budaya Barat dan tidak mencerminkan budaya Indonesia. Hingga sebaiknya dihindari. Bangsa kita tak mengenal budaya oposisi dan lebih mengenal budaya gotong royong, musyawarah untuk mufakat.

Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, kita memang tidak pernah berhasil membangun partai politik oposisi dalam arti yang sebenarnya. Daniel Dhakidae mengungkapkan bahwa partai oposisi itu adalah tradisi Inggris. Kita yang dijajah Belanda mewarisi tradisi Belanda yang meskipun pada saat pemilu masih ada yang saling jegal namun tetap saja akan rukun kembali. Dengan kata lain konsensus menjadi tujuan. Bangsa Indonesia pada dasarnya memang tidak mempunyai mental oposisi, demikian tutur Daniel Dhakidae.

Sementara itu dalam konteks budaya, ‘oposisi’ mungkin dapat diterjemahkan lain. Budaya ‘oposisi’ yang dimaksud bukan sekedar melawan karena merasa tidak puas karena dikalahkan atau dilecehkan. Atau oposisi yang juga sering diterjemahkan asal berbeda dari pihak lawan. Di sana iya, di sini tidak.  Namun, lebih luas daripada itu ‘oposisi’ berupaya mencari jalan alternatif jika ternyata pihak ‘lawan’ tidak mampu memberikan solusi tepat dalam suatu persoalan yang tentunya menyangkut rakyat. Bukankah ungkapan ‘demi rakyat’ sewaktu kampanye berulang kali didengungkan.

Dalam hal ini perbedaan berhubungan dengan keberagaman yang merupakan bagian dari budaya kita, bhinneka. Alangkah indahnya kehidupan jika keberagaman tidak menjadi hambatan dan sumber pertentangan. Lagipula tidaklah mungkin setiap orang memiliki ide pemikiran yang sama. Kita memerlukan sudut pandang orang lain dalam menilai suatu permasalahan untuk dicarikan jalan keluarnya. Bukankah dalam kampanya pilpres lalu banyak janji menarik yang dilontarkan para kandidat presiden. Misalnya akan membuka lapangan pekerjaan atau memberikan kredit bagi rakyat. Semua janji itu merupakan ‘oposisi’ positif dan dapat menjadi alternatif dalam memecahkan masalah rakyat tanpa harus diembel-embeli “jika kelak saya terpilih menjadi presiden, maka saya…” atau “jika rakyat mempercayai saya, saya akan….” Budaya ‘oposisi’ inilah yang sebaiknya dijadikan sebagai bagian dari budaya kita sehingga oposisi tidak lagi menjadi hal tabu.

Dengan demikian budaya ‘posisi’ dan budaya ‘oposisi’ yang mengandung nilai membangun dan positif lah justru kita harapkan dari para pemimpin. Tanpa perlu merugikan kepentingan rakyat banyak. Dapat dan sanggupkah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *