Category: Resensi

Judul : Dutch Colonial Education: The Chinese Experience in Indonesia 1900-1942
Judul asli : Hollands onderwijs in een koloniale samenleving: Dhe Chinese ervaring in Indonesie 1900-1942
Pengantar : Wang Gungwu
Penulis: Ming Govars

Penerbit: Chinese Heritage Centre, Singapore 2005

Tebal: xxiii + 37o halaman

Sejarah bila ditulis dari dalam akan terasa sekali perbedaannya. Apalagi jika si pelaku itu sendiri yang menuliskannya. Namun, tetap ada faktor penting yang harus diperhatikan. Supaya tak terjebak dengan emosi pribadi yang terkadang mengalahkan obyektifitas. Demikian pula dengan buku yang merupakan terjemahan disertasi Ming Govars dalam bahasa Belanda di Universiteit Leiden pada 1999.

Dikatakan dilihat dari dalam karena sang penulis Ming Govars lahir dan besar di Hindia. Tepatnya di Padang pada 1922 dengan nama Ming Tien Nio Tjia. Ia menyelesaikan ELS di Padang. Lalu setahun di HBS serta sekolah perdagangan di Batavia. Tahun 1958 ia pindah ke Belanda dengan suaminya, Willem Bramwell Govars. Dalam usia yang boleh dikatakan tidak muda lagi Ming Govars menyelesaikan penelitian mengenai pendidikan Tionghoa masa kolonial ini.

Tema pendidikan cukup menarik mengingat buku-buku mengenai sejarah masyarakat Tionghoa kebanyakan melihat dari sudut pandang politik, sosiologis, antropologis. Secara garis besar buku ini membahas sejarah perkembangan pendidikan Tionghoa masa kolonial dalam kurun waktu 1900-1942. Yang mencakup pengaturan, tujuan, perubahan yang terjadi serta konsekuensi dari perubahan tersebut. Dikaitkan pula pengaruh Chineese Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan yang penulis sebut Neo-Chineese Beweging (Neo Gerakan orang Tionghoa) terhadap pendidikan.

Dalam tempo yang cukup panjang (1900-1942), Ming Govars juga menelusuri ke belakang, melihat sejarah orang Tionghoa di Hindia (Indonesia) pada abad ke-17 (masa Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kedudukan mereka dalam masyarakat ketika itu. Yang khusus ia bahasa dalam bab 2 Education 1600-1900 (hal.30).

Adalah Regeringsreglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1818 yang menunjukkan pandangan baru dalam pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah yang dahulunya sebagai institusi khusus (baca: berhubungan dengan agama) , mulai mendapat perhatian pemerintah kolonial. Pemerintah pun menawarkan anak-anak pribumi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.

Namun, dalam aturan tersebut tidak disebutkan anak-anak kalangan Tionghoa. Tapi toh mereka pun akhirnya bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda itu. Seperti isi laporan Algemeen Verslag van het Onderwijs (laporan umum pengajaran) 1849 yang menyebutkan adanya hak privilege bagi anak-anak Tionghoa untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Ironisnya, anak-anak Tionghoa ini lalu sama sekali tidak diperkenankan belajar di sekolah-sekolah pemerintah (sekolah Eropa). Khususnya, setelah Komisi Pengajaran yang disetujui oleh pemerintah pada 1849 menyatakan bahwa anak-anak Tionghoa (termasuk anak-anak Jawa) bisa “merusak” perkembangan moral anak-anak Eropa (hal.44).

Tahun 1845 pemerintah kembali membuka sedikit pintu dengan memperbolehkan anak-anak Tionghoa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan syarat tertentu. Terutama, mereka harus memiliki izin dari Komisi Pengajaran. Peraturan baru pun terus digulirkan. Hasilnya pada akhir 1869, anak-anak Tionghoa termasuk dari 193 anak non-Eropa yang belajar di sekolah-sekolah Belanda di Jawa. Menurut J.M. Rosskopf dalam Het Europeesch onderwijs in Indië (1895), pada 1893 dari 13.537 murid sekolah di seluruh Nusantara terdapat 153 anak Tionghoa. Jumlah ini tentu membuat miris, mengingat dari lebih setengah juta penduduk Tionghoa (berdasarkan sensus 1905) hanya sedikit saja yang bisa mengecap pendidikan. Ditambah lagi bila mengingat “sumbangan” penduduk Tionghoa terhadap pemerintah Hindia Belanda selama tiga abad.

Bila kita melihat sejarah perkembangan pendidikan untuk orang Tionghoa pada masa kolonial di Hindia Belanda, kita dapat melihat peranan penting baik dari sekolah swasta Tionghoa serta sekolah pemerintah Hindia Belanda. Membuat sistem sekolah yang baik merupakan tujuan dari Tiong Hoa Hwe Koan ketika organisasi ini didirikan pertama kali pada 1900 di Batavia. Dibentuknya sekolah Belanda-Tionghoa pada 1908 jelas merupakan reaksi langsung atas keberhasilan sekolah Tiong Hoa Hwe Koan.

Ironisnya, pemerintah Hindia Belanda tak pernah mempertanyakan atau melihat pentingnya orang Tionghoa bagi masyarakat Hindia. Berbagai pujian dan kritikan muncul untuk masyarakat Tionghoa di Hindia ini. Di samping itu juga perlakuan diskriminatif yang selalu mereka terima baik oleh pemerintah maupun masyarakat lainnya hingga kini.
Walau pada kenyataannya ada pula kalangan Tionghoa yang membatasi diri mereka hanya untuk kalangan mereka sendiri.

K.Verboeket dalam De geschiedenis van de Chineezen in Nederlandsch Indië menuliskan bahwa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen (1618-1623) pernah menyatakan: “Tak ada penduduk di dunia yang melayani kami sebaik orang Tionghoa”. Gubernur Jenderal Cornelis van der Lijn (1645-1650) juga menyebutkan bahwa “Mereka (baca:orang Tionghoa) merupakan salah satu peletak dasar koloni.”

Thomas Stanford Raffles (1811-1816) pun menyebut orang Tionghoa sebagai jiwanya perdagangan dan perekonomian. Bahkan ahli ekonomi E. Helfferich dalam artikelnya “Het vreemde element in Nederlandsch-Indië” di Economische statistische berichten vol 11 (1926) mengatakan bahwa bila orang Tionghoa tidak pernah ada, maka mereka tidak akan menemukan kehidupan perekonomian di Hindia” . R.A Kartini dalam salah satu suratnya untuk istri Direktur Pendidikan J.H. Abendanon tertanggal 14 Desember 1902 memuji kedermawanan orang Tionghoa yang membantu pemerintah kolonial ketika terjadi bencana banjir.

Puji-pujian tersebut berbanding terbalik dengan kritik dan kecaman berikut. Misalnya kecaman J.F.W. van Nes dalam artikel “De Chinezen op Java” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (1851) yang menyebutkan berbahayanya orang Tionghoa bagi orang Belanda dan Jawa. Atau J.S Furnivall yang membandingkan orang Tionghoa sebelum tahun 1900-an dengan parasit. Belum lagi cibiran terhadap masyarakat ini kerap dilontarkan. Seperti cibiran dalam sebuah catatan perjalanan seorang serdadu Belanda yang menyebut masyarakat Tionghoa, “Yahudi”nya Asia. Demikian pula stereotipe dalam roman-roman kolonial yang hampir selalu menggambarkan hal negatif masyarakat Tionghoa di Hindia (pedagang candu, pemilik rumah bordil).

Terlepas dari pujian dan kritikan tersebut, masyarakat Tionghoa di Hindia ketika itu tentu mempertanyakan mengapa pemerintah kolonial butuh 300 tahun untuk menyediakan sekolah bagi mereka. Bahkan ketika pemerintah membutuhkan para pegawai rendahan baru untuk kepentingan mereka, yang akhirnya membuka sekolah bagi penduduk pribumi, kesempatan tidak terbuka bagi penduduk Tionghoa.
Barulah setelah penghapusan sistem konsesi (Politik Etis), munculnya Chineesche Beweging (Gerakan orang Tionghoa) dan berkembangnya pendidikan Tiong Hoa Hwe Koan yang nasionalis pada awal abad ke-20, kebijakan pendidikan pemerintah berubah drastis.

Gerakan orang Tionghoa ini pun menjadi isu politik penting. Setelah tawar-menawar antara pemerintah Belanda dan Republik Tiongkok, akhirnya diputuskan bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia menjadi bagian dari perhatian yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Sekolah Belanda-Tionghoa yang dibuka pada 1908 dan diharapkan dapat “memperkuat” pemerintah kolonial, justru mempengaruhi kalangan Peranakan Tionghoa (hal.202). Politieke Inlichtingen Dienst (Intel politik pemerintah kolonial) tetap mengawasi sekolah-sekolah swasta Tionghoa. Mereka khawatir pada pengaruh gerakan nasionalis di Tiongkok melalui sekolah-sekolah tersebut.

Manfaat yang bisa diambil dari buku ini adalah ternyata pendidikan pun tak luput dari kebijakan politik. Suatu persoalan yang hingga kini masih kita hadapi. Bagai pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Mulai dari polemik ujian nasional, dana bantuan sekolah, RUU guru, minimnya anggaran pendidikan hingga kebijakan yang berganti-ganti. Semua itu menggambarkan bahwa persoalan pendidikan masih dianggap tidak penting dan tidak perlu. Padahal persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan. Di sinilah investasi sumber daya manusia yang sesungguhnya.

Buku ini dilengkapi pula dengan kata pengantar dari Wang Gungwu dari East Asian Institute Singapura, daftar dan tabel jumlah sekolah, mata pelajaran serta murid Tionghoa di Nusantara, foto-foto, indeks. Buku ini merupakan sumber berharga bagi para peneliti, pengamat dan peminat kajian masyarakat Tionghoa di Indonesia sebelum Perang Dunia II karena kaya akan sumber primer (baca: Belanda) yang juga seyogyanya perlu dikritisi lebih lanjut.

Judul   :  Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural
Judul asli : Jakarta Batavia: Socio-cultural essays
Penyunting :  Kees Grijns dan Peter J.M Nas
Penerjemah : Gita Widya Laksmini dan Noor Cholis
Penerbit :  KITLV-Jakarta dan Banana, Maret 2007
Tebal  :  378 halaman

F. de Haan pernah sesumbar bahwa ia telah meneliti Batavia sampai ke akar-akarnya. “Si Jago”, demikian julukan arsiparis-peneliti ini, mengatakan Batavia telah ditelitinya seperti ia memeras sebuah jeruk segar hingga kering. Tak tersisa setetes pun. 

Sesumbar de Haan ada benarnya karena bila kita membaca buku ini, hampir sebagian besar para penulis artikel menggunakan de Haan sebagai sumber. Namun, de Haan melupakan satu hal, membicarakan Batavia atau Jakarta sekarang, tak akan ada habisnya. Buktinya, hampir setiap tahun persoalan yang dihadapi kota yang dahulu bergelar “Ratu dari Timur”, beraneka ragam.

Menariknya, segala macam persoalan itu berakar dari berbagai masalah yang nyaris sama di masa lalu. Sebut saja aspek demografi, morfologi perkotaan, lingkungan hidup, lalu lintas hingga banjir. Dalam konteks itulah, buku Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural layak dibaca. Khususnya bagi bakal Gubernur , penduduk serta pendatang DKI Jakarta.

Buku yang membahas Jakarta ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh para ahli berbagai latar belakang disiplin ilmu dari luar maupun dalam negeri. Mulai dari sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, linguistik, arsitektur bahkan sastra. Suatu pendekatan yang semestinya juga dilakukan oleh para pengelola serta aparatur ibu kota negara ini yang memiliki beragam masalah.

Titik tolak yang digunakan buku ini bukan berdasarkan tematis tapi kronologis. Yang merentang dari masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), abad kesembilan belas, periode akhir masa kolonial hingga periode modern pascakemerdekaan.

Simak saja uraian Blussé membahas ritual diplomatik internasional pada periode awal Batavia. Ia menuturkan bagaimana para pejabat VOC harus mempelajari etiket dan protokol diplomatik. Berbagai upacara penyambutan, seperti tur dengan kereta kuda, defile pasukan bertombak, tembakan salvo hingga diisapnya sebatang pipa cangklong  harus diketahui oleh pejabat VOC. 

Lalu ia membandingkan dengan penyambutan tamu negara masa kini. Melesat dengan kecepatan penuh dari bandara ke penginapan mereka, didahului dan diikuti rombongan polisi militer dengan raungan sirine dan lampu menyala-nyala. Tanpa memberi kesempatan pada penduduk Jakarta untuk bertatapan dengan tamu pembesar asing itu (hal.36).

Masalah kesehatan serta nyamuk yang hingga  sekarang juga menjadi masalah serius Jakarta ternyata juga merupakan persoalan pada masa lalu. Ironisnya, hal itu seolah menjadi persoalan yang tak kunjung padam. Masalah kesehatan pada masa VOC inilah yang dibahas lugas oleh Van der Brug.

Rumah sakit kompeni yang seharusnya membuat pasien menjadi sehat justru semakin membuat pasien sakit bahkan meninggal. Sehingga para pegawai senior VOC kalau masih menyayangi nyawa disarankan untuk dirawat di rumah saja daripada dirawat di rumah sakit yang jorok, kotor, penuh sesak (hal.51). Bagaimana pula dengan pelayanan rumah sakit pada masa kini?

Menurut penduduk, penyakit mereka berasal dari “uap jahat” yang ditengarai karena pendangkalan pantai yang dipenuhi sampah, bangkai ikan busuk. Tidak hanya itu, kanal yang tercemar, kuburan di halaman gereja, kualitas air, penebangan hutan, penggalian saluran air di sekitar kota hingga pencemaran Sungai Ciliwung karena adanya pabrik gula dituding sebagai biang kerok penyakit ganas di Batavia (hal.52).

Nyamuk pun jadi sasaran kambing hitam. Bila masa kini yang ditakuti nyamuk demam berdarah (Aedes aegypti), maka pada masa VOC nyamuk malaria (Anopheles sundaicus) jadi momok menakutkan. Begitu berbahayanya hingga pada masa VOC orang mengenakan “pakaian anti nyamuk” khusus dan dalam berbagai pesta makan malam adalah hal biasa setiap tamu mempunyai seorang pelayan pribadi yang bertugas mengusir nyamuk dengan kipas besar (hal.64).

Ketidaksehatan Batavia ini sangat terkenal hingga seluruh Eropa. Ketika Raffles yang menjabat letnan gubernur Jawa kembali ke Inggris pada 1816, ia ditugaskan ke St. Helena menemui Napoleon. Pertanyaan pertama Napoleon adalah apakah Batavia masih tidak sehat. Ketika itu memang Raffles sedang menderita malaria-cachexie dan tampak kurus (hal.73).

Masalah keamanan wilayah Ommelanden (di sekitar) Batavia menjadi perhatian Remco Raben. Persoalannya adalah konflik antar komunitas. Pada 1686 ketika sebuah gardu jaga di kota diserang bandit-bandit Bali, VOC memutuskan mengeluarkan peraturan terperinci mencakup semua komunitas di Ommelanden. Diangkatlah para kepala kampung dengan pangkat kapten. Mereka diberi imbalan tanah untuk diri mereka serta para pengikutnya. Dengan cara ini diharapkan berbagai komunitas dijauhkan dari dalam kota (hal.104). Salah satu contohnya adalah Kapten Jonker yang memiliki tanah di dekat Sungai Marunda.

Bicara ‘kepala kampung’, Mona Lohanda dalam artikelnya menyebutkan, kepala kampung pertama yang diangkat pada 1620 adalah kepala kampung Cina, Kapitan Cina. Berbeda dengan pengangkatan kapten Cina pertama yang tercatat dalam Resolutien van ‘t Casteel Batavia tanggal 11 Oktober 1620, VOC justru tidak memberi perhatian pada pengangkatan Inlandsche Kommandanten yang berasal dari berbagai ‘suku’ ini. Antara lain adalah Kommandant der Boegineezen en Makassaren (Bugis dan Makkasar), der Amboneezen en Boetonders (Ambon dan Buton).

Apakah kaum bangsawan dikenal dalam masyarakat Betawi? Pertanyaan inilah yang mendasari Yasmine Shahab dalam membahas pembentukan elite Betawi yang berpangkal pada sejarah prakolonial. Dalam artikelnya Yasmin menampilkan sebuah perhimpunan bernama Al Fatawi Mangkudat yang menyatakan diri sebagai representasi aristokrasi lama Jayakarta pra-Batavia sehingga memberi para anggotanya hak untuk dianggap sebagai B.A alias orang Betawi Asli (hal.213).

Karya sastra ternyata dapat juga dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi masa lalu. Seperti artikel Gerard Termorshuizen yang menggunakan novel-novel P.A Daum dalam mengungkapkan kehidupan kolonial di Batavia. Mulai dari gambaran kedudukan sosial, hobi pamer, kehidupan religius, hiburan dan kebudayaan, kaum Indo rendahan dan nyai hingga kaum pribumi miskin yang tertindas. Di sini tampak bahwa karya sastra itu terkadang bisa memunculkan gambaran lebih jelas tentang sebuah masyarakat ketimbang sebuah rak sarat naskah sejarah yang formil dan kaku.

Sementara itu Huub de Jonge memusatkan perhatian pada orang Arab di Batavia. Kelompok etnis yang relatif kurang mendapat perhatian. Padahal komunitas Arab di Batavia adalah komunitas Arab terbesar kedua setelah komunitas Arab di Surabaya. Ia membahas sejarah komunitas Arab di Batavia, ketegangan dan konflik dalam komunitas tersebut.

Susan Blackburn dalam artikelnya menyoroti persoalan hak pilih perempuan dan posisi perempuan di Batavia yang tampaknya merupakan persoalan rumit.  Ia mengungkapkan sulitnya kerjasama antara kaum perempuan pribumi, Tionghoa, Belanda dan Indo. Hal yang khusus dibahas adalah cabang Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (Perhimpunan Pemilih Perempuan) di Batavia yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Nama-nama tempat di JA[DE]BOTABEK merupakan hasil penelitian memikat Kees Grijns yang menandai memori kolektif dan historis komunitas urban. Ia mengungkapkan berbagai nama jalan di Jakarta yang masih menunjukkan karakter asli pedesaan tempat itu, misalnya Kebon Sirih, Kebon Jeruk atau Kebon Kopi. Begitupula nama jalan dengan nama haji tertentu yang menunjukkan kentalnya ikatan emosional orang Batavia dengan Islam tradisional. Namun, tahukah kita ada gang yang diberi nama ‘Gang TSS’?  Ternyata merupakan singkatan ‘Tolong Sakit Sengsara’ dan penghormatan terhadap seorang dokter Jawa yang membantu penduduk selama penjajahan Jepang (hal.230).

Topik pelestarian alam di kawasan metropolitan Jakarta digarap Luc Nagtegaal dan Peter J.M. Nas. Mereka memaparkan kondisi kawasan hijau dari tipe-tipe yang berbeda, seperti taman, tanah kosong, taman milik pribadi, lapangan terbang, tanah makam, padang golf, lahan pertanian serta daerah resapan air. Mereka merumuskan pula sebuah teori tentang distribusi spasial kawasan hijau kota.

Artikel menarik lainnya adalah pandangan dari ‘atas’ yaitu kebijakan para pemimpin Jakarta dari masa ke masa karya Peter J.M. Nas dan Manasse Malo. Mereka menelaah kebijakan tersebut dengan menganalisis riwayat para walikota dan gubernur pascaperang. Mulai dari Walikota Suwirjo hingga Gubernur Wiyogo (1945-1992). Dengan kata lain gubernur, petinggi dan penduduk DKI Jakarta boleh saja silih berganti tapi persoalan yang dihadapi nyaris sama, berulang dan bahkan kian beragam.

Kekurangan buku ini (mungkin) kekurangjelian penyunting terjemahan pada halaman 1. Di sana tertulis tahun terbitan buku Oud Batavia karya si Jago, F. de Haan 1992 seharusnya adalah 1922. Seperti yang tercantum pada buku aslinya.

Secara umum buku yang dilengkapi peta, tabel, ilustrasi ini cukup menarik dan memberikan inspirasi bagi pakar sejarah, antropologi, sosiologi, tata kota, khususnya jajaran petinggi DKI Jakarta. Begitupula para pembaca awam yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gambaran persoalan ibu kota Negara Indonesia yang tak ada habisnya, kurang lebih bisa terpuaskan.

Dimuat di Kompas, 14 Mei 2007

Judul buku : Strategi Menjinakkan Diponegoro, Stelsel Benteng 1827-1830
Penulis : Saleh As’ad Djamhari
Penerbit : Komunitas Bambu, Jakarta 2004
Tebal : xix + 342 halaman

Mengapa dalam historiografi kolonial Belanda pemberontakan Diponegoro tidak disebut sebagai pemberontakan, tetapi Java Oorlog? Begitu pula dalam historigrafi Indonesia, pemberontakan itu disebut Perang Diponegoro.

Menurut aliran sejarah militer baru, dengan John Keegan sebagai salah satu pelopornya, perang yang terjadi dalam satu wilayah negara disebut perang kecil (small war). Bentuk aksi politiknya adalah pemberontakan, revolusi, atau perang saudara. Mengacu pada pendapat ini, maka pemberontakan yang dipimpin Diponegoro sebagai upaya politik yang dilakukan orang Jawa untuk merebut kembali kedaulatannya dapat dikategorikan sebagai perang. Serta dipenuhinya tiga indikasi yang menjadi tolak ukur. Pertama, memiliki ideologi, yaitu untuk berjihad, kedua memiliki organisasi dan dukungan lingkungan serta ketiga menguasai medan.

Di samping itu, Java Oorlog (Perang Jawa), seperti halnya Atjeh Oorlog (Perang Aceh), berlangsung lama (1825-1830), menelan korban yang besar, hampir membakar sebagian besar daerah di Pulau Jawa serta memaksa Pemerintah Hindia Belanda mengocek kantong hingga 25 juta gulden. Bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran masa itu. Keletihan luar biasa dan rasa frustrasi akibat kegagalan strategi dalam perang tersebut membuat para petinggi militer Belanda memeras otak mencari strategi baru.

Diangkat dari disertasi Saleh As’ad Djamhari di Pascasarjana UI tahun 2002, buku ini menguraikan teknis strategi baru yang dikenal dengan Stelsel Benteng secara gamblang. Dalam memoar Kolonel Stuers, anak menantu Jenderal De Kock, diungkapkan, Java Oorlog tersebut merupakan awal diterapkannya strategi militer baru, suatu strategi yang unik, baik dari sisi pemikiran maupun pelaksanaan yang berhubungan dengan aspek politik, sosial, dan kultural (hal 5-6). Strategi ini lahir berdasarkan pada kesalahan strategi mobilitas pasukan di lapangan dalam upaya mengejar pasukan Diponegoro selama dua tahun. Perkiraan De Kock yang membiarkan lawan berperang dengan cara berperangnya sendiri sampai kehabisan logistik ternyata keliru. Pasukan Diponegoro ternyata mampu bertahan hanya dengan makan nasi kering dan garam (hal 79).

Strategi Stelsel Benteng bertujuan melindungi pasukan dari serangan mendadak dengan mendirikan semacam kubu perlindungan (battlefield fortification) sederhana dari bahan baku yang tersedia di Pulau Jawa. Model perlindungan sederhana ini kemudian ditiru oleh beberapa komandan pasukan lainnya yang secara populer disebut “benteng” dan dapat menampung 25-30 orang (hal 85). Tercatat dalam buku ini ada 258 benteng berukuran kecil dan sedang, termasuk 16 benteng berukuran besar dibangun.

Meskipun buku ini dipenuhi istilah-istilah kemiliteran, tetapi kita seakan-akan dibawa ke medan pertempuran oleh seorang guide militer dan seolah-olah ikut menyaksikan pertempuran secara langsung. Hal ini tentu tak lepas dari latar belakang penulis di kemiliteran. Di samping itu, penulis Memoar Jend (Pur) Soemitro dan staf pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini begitu rajin menyusun data renik berdasarkan sumber-sumber primer seperti memoar Kolonel de Stuers Memoires sur la guerre de ile de java de 1825-1830, dokumen Verzameling van officiele Rapporten serta memoar Diponegoro Babad Diponegoro in Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Babad ini sering disebut Babad Diponegoro versi Manado yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana dan lebih lugas dari Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta yang pernah diteliti oleh Peter Carey. Namun, penulis tidak hanya membahas kronologis jalannya perang, data-data kehidupan sehari-hari para prajurit masa itu juga dihimpunnya sehingga buku ini tidak semata-mata berisi uraian teknis strategi militer (hal 217).

Saleh pun tak terjebak dengan polemik yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa mengenai apakah Pangeran Diponegoro itu seorang “pahlawan” atau “pengkhianat”. Di sini ia mencoba menjelaskan alasan-alasan Pangeran Diponegoro memberontak apakah berkaitan dengan isu balad Islam/negara Islam (hal 36), diterapkannya konsep mesianistik dalam perangnya serta strategi yang diterapkannya menghadapi pasukan kolonial (hal 44). Saleh juga membahas apakah strategi perang yang dilancarkan Diponegoro itu ada kaitannya dengan taktik pasukan elite Kerajaan Turki Usmani.

Hal yang tidak kalah menarik lainnya dari buku ini adalah pada bagian ketika Diponegoro dipaksa menyerah dengan cara mengeksploitasi nilai-nilai budaya karakter kesatria bangsawan Jawa yang ada pada pribadi Diponegoro. Di mana salah satu nilai kesatria yang dianggap luhur itu adalah “seorang kesatria pantang ingkar terhadap janji” (hal 219). Meskipun menyadari telah tertipu, ia menyatakan dirinya bertanggung jawab dan bersalah atas pecahnya peperangan. Namun, ia tetap menolak untuk menyerah dan menyatakan lebih baik mati. Akhirnya, Diponegoro yang sempat emosi dan berniat membunuh Jenderal De Kock mengurungkan niatnya. Ia sadar dan pasrah pada takdir lalu memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa karena tak ada yang dimilikinya lagi di tanah Jawa (hal 223-224). Drama penangkapan ini tampak sesuai dengan pilihan gambar sampul buku yang merupakan repro lukisan karya Raden Saleh “Historiches Tableau; die Gefangennachmen des Javanischen Hauptling Diepo Negoro”

Pemicu memberontaknya Diponegoro dapat dilihat dari beberapa faktor. Bermula dari konflik internal Keraton Yogyakarta pada tahun 1792 antara Sultan Hamengkubuwono II dan putra mahkota, Pangeran Adipati Amangkunagoro, yang akhirnya melibatkan Diponegoro. Hingga keputusan politis Residen Baron de Salis pada tahun 1822 dengan mengangkat RM Menol yang masih berusia dua tahun sebagai Sultan Hamengkubuwono V untuk menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV yang meninggal tiba-tiba. Diponegoro pun merasa terhina ketika harus menyembah seorang bocah ingusan karena menurut tata krama keraton, setiap pangeran diwajibkan menyembah sultan dalam audensi resmi. Ini sesuai dengan pandangan Jawa di mana sultan adalah penguasa tertinggi yang ditakdirkan Tuhan karena mendapat wahyu kerajaan.

Faktor berikutnya adalah masalah penyewaan tanah milik Keraton Yogyakarta dan Surakarta oleh Pemerintah Hindia Belanda serta faktor kultur. Pada masa pemerintahan adiknya-Hamengkubuwono IV-banyak bangsawan yang tiba-tiba menjadi kaya dari hasil penyewaan tanah, suka bermewah-mewahan, dan meniru gaya hidup orang Belanda. Mereka mulai meninggalkan nilai dan norma-norma kehidupan Jawa dan Islam yang disakralkan. Ditambah lagi perilaku para pejabat Belanda yang seenaknya memasuki keraton dan berhubungan gelap dengan beberapa putri keraton. Hal ini membuat prihatin Diponegoro yang berlatar belakang Islam taat. Berkuasanya orang asing terhadap tanah milik kerajaan (melalui penyewaan tanah) merupakan pertanda jatuhnya tanah Jawa ke tangan orang asing sehingga Jawa harus direbut kembali dengan perang sabil.

Konflik politik puncaknya pada penutupan jalan ke Tegalrejo dengan pemasangan pancang secara sengaja di tanah milik Diponegoro di Tegalrejo sebagai tanda pembuatan jalan baru. Residen Smissaert-pengganti Residen Baron de Salis-yang mendapat laporan bahwa pancang-pancang itu dicabut oleh para pengikut Diponegoro segera memerintahkan untuk memasang kembali pancang-pancang itu dan menggantinya dengan tombak-tombak mereka. “Insiden pancang” dan penutupan jalan menjadi konflik terbuka antara Diponegoro dan residen yang melibatkan senjata. Insiden ini justru membangkitkan simpati masyarakat dan mengundang para demang beserta anak buahnya berdatangan ke Tegalrejo untuk membela Diponegoro pada pertengahan tahun 1825. Peristiwa ini merupakan awal mobilisasi kekuatan Diponegoro.

Buku ini dilengkapi pula dengan peta lokasi benteng-benteng tahun 1825- 1829, peta operasi, tabel-tabel, serta sajak penutup “Diponegoro” karya Sitor Situmorang yang menggambarkan percakapan Diponegoro dengan kudanya Kiai Gentaju seakan menjadi “gong” simpulan buku ini. Semua itu memudahkan kita-dengan meminjam ungkapan AB Lapian dalam kata pengantarnya-seperti juga John Keegan dalam The Battle for History Re-Fighting World War II untuk ikut “mengulangi pertempuran”, to refight, sebuah perang penting dalam sejarah Indonesia. Perang yang cukup lama membingungkan dan menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial di Pulau Jawa pada dekade ketiga abad ke-19. Tidaklah berlebihan jika buku ini patut dikoleksi para penikmat sejarah, khususnya sejarah militer, yang dapat menambah wawasan dan bahan diskusi lebih lanjut.

Dimuat di Kompas, 21 Maret 2004

This is my first review on Kompas.

Judul buku: Manhafte heren en rijke erfdochters: Het voorgeslacht van E.du Perron op Java

Penulis : Kees Snoek

Penerbit : KITLV Uitgeverij Leiden, 2003
Sejarah keluarga merupakan salah satu tema penelitian dalam penulisan sejarah yang cukup menarik. Menarik karena seringkali ditemukan unsur-unsur kejutan yang tidak hanya berkaitan dengan keluarga yang diteliti. Terkadang, ditemukan pula hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang lebih luas. Demikian halnya dengan buku Manhafte heren en rijke erfdochters: Het voorgeslacht van E.du Perron op Java (Para tuan yang gagah berani dan para cucu perempuan yang kaya: Nenek moyang E.du Perron di Jawa ) karya Kees Snoek yang bekerja sama dengan Tim Timmers.

Buku ini merupakan bagian dari biografi Charles Edgard du Perron (Eddy) yang disusun Kees Snoek. Dengan menceritakan asal usul keluarga du Perron di Jawa, penulis berusaha menelusuri nenek moyang du Perron hingga ke masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) di abad ke-17. Adalah Jean Roch du Perron (1756-1808) yang dianggap kakek moyang keluarga du Perron. Jean Roch memiliki dua anak angkat, Nicolaas du Perron (1787-1809) dan Louis du Perron (1793-1855). Hal ini cukup mengejutkan E.du Perron karena berarti ada kemungkinan, Louis, buyutnya berdarah campuran dan bukan murni berdarah Perancis (hal.10)
E. du Perron (1899-1940) adalah seorang sastrawan dan penulis esai Belanda yang lahir di Meester Cornelis (Jatinegara) dari keluarga Indo Perancis. Karyanya yang terkenal adalah roman Het land van herkomst (1935 – tanah asal usul) yang juga merupakan autobiografinya. Anak Mester ini juga menulis buku tentang Multatuli, De man van Lebak (1937) dan Multatuli, tweede pleidooi (1938), serta bunga rampai kehidupan sastra pada masa VOC, De muze van Jan Companie (1939) dan Van Kraspoekol tot Saidjah.

Melalui majalah Kritiek en Opbouw, ia ‘berjumpa’ dengan tokoh-tokoh intelektual Belanda dan Indonesia yang sama-sama tertekan dengan pemerintah Belanda pada tahun 30-an. Majalah ini digunakannya juga untuk ‘menyerang’ Zentgraff, pemimpin redaksi koran Java Bode, salah seorang penentang aspirasi pergerakan nasionalis. du Perron juga merupakan teman baik Suwarsih Djojopuspito (1912-1977), penulis Buiten het gareel (Manusia Bebas).
Sikap E. du Perron yang akrab dengan tokoh-tokoh intelektual Indonesia menurut Rob Nieuwenhuys lebih dari seorang sahabat sejati. Salah seorang kenalannya yaitu Sutan Syahrir menulis: “Ia [E.du Perron] tidak mendekati orang-orang Indonesia sebagai sebuah obyek studi yang membangkitkan perhatiannya, bukan pula suatu pendekatan dari luar seperti sering dilakukan oleh kaum etisi, tetapi ia menjumpai kami sebagai manusia dengan manusia, berdasar kemanusiaan yang sama”.
Pada 12 Agustus 1939 E.du Perron dan keluarganya meninggalkan Indonesia kembali ke Belanda, tempat yang menurutnya dirasakan selalu asing, seperti dalam surat yang ia tulis untuk Sjahrir. Hal itu menurutnya logis karena orang tuanya yang bijna volbloed Fransen (hampir berdarah Perancis) dan berbeda dengan para kaum borjuis Belanda. Pada 10 Mei 1940 ketika Jerman menyerbu Belanda, E.du Perron meninggal akibat serangan jantung.
Buku ini diawali dengan cerita Gedong Menu yang merupakan tempat kelahiran E.du Perron di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nama Menu mengambil nama salah satu kakek moyangnya, Kolonel Petrus Henricus Menu (1790-1875) yang menikah dengan Agrapina Augustina Michiels (1792-1875), anak perempuan Augustijn Michiels (1769-1833). Augustijn Michiels adalah cicit seorang Mardijker yang kaya raya. Ia terkenal dengan nama Majoor Jantje dan memiliki tanah luas di Klapanoenggal yang terdapat sarang burung walet serta landhuis Citrap (bab 2). Majoor Jantje ini juga berjasa besar terhadap salah satu musik rakyat tradisional Betawi yaitu tanjidor. Kematian Majoor Jantje, menurut Mona Lohanda dalam makalahnya “Majoor Jantje and the Indisch element in Betawi folkmusic” ternyata menandai berakhirnya perlindungan kehidupan musik tradisional dalam rumah tangga-rumah tangga Indo-Belanda.
Petrus Henricus Menu (1790-1875) merupakan putera dari Johannes Menu dan Johanna Maria Smolders. Karirnya di militer di Grande Armee cukup cerah, apalagi ketika ditugaskan di Hindia. Setelah ia menikah untuk yang kedua kalinya dengan puteri Majoor Jantje pada tahun 1844, sang kolonel pun pensiun. Ia menjadi tuan tanah di Citrap dan Nanggewer sambil mengumpulkan naskah-naskah Jawa kuno. Sayang, pernikahannya dengan puteri Majoor Jantje itu tidak dikaruniai anak. Tetapi dari pernikahan sebelumnya dengan Wendelina van Kempen, ia mendapat tiga anak perempuan. Menu juga bersahabat erat dengan pelukis Raden Saleh (1811-1880) dan istrinya mevrouw Winckelhagen. Mereka saling mengunjungi dan menginap, baik di rumah Menu di Citrap atau rumah Raden Saleh di Cikini. Bahkan secara khusus Raden Saleh melukis potret Menu lengkap dengan medali penghargaan di dada (hal.27).
Puteri pertama Menu dari pernikahan sebelumnya, Margaretha Catharina Menu (1829-1896) menikah dengan mr. Hendrik du Perron (1820-1900). Hendrik merupakan anak laki-laki dari Louis du Perron (1793-1855) dan Johanna Lucretia de Quartel (1798-1875). Louis du Perron juga berkarir di militer. Setelah menjadi komandan ekspedisi ke Bangka sekitar tahun 1820-an, ia ditempatkan di Magelang sebagai komandan garnisun. Ia termasuk salah satu perwira yang turut menumpas ‘pemberontakan’ Pangeran Diponegoro dengan kemampuannya memimpin dalam strategi stelsel benteng Jenderal De Kock. Bahkan Louis ikut hadir sewaktu Pangeran Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 (hal.38-42).
Salah satu buah dari pernikahan mr. Hendrik du Perron dan Margaretha Catharina adalah Charles Emile du Perron (1861-1926) yang merupakan ayah dari E.du Perron. Sewaktu muda, Charles mendapat julukan kwaaie Duup (Duup yang sulit diatur). Berbeda dengan saudara laki-lakinya, Louis Henry yang mendapat julukan goeie Duup (Duup yang baik). Hal itu dapat dilihat dari minatnya yang rendah untuk kuliah karena ia lebih suka pacuan kuda dan berdansa. Namun, akhirnya ia dapat lulus dari Instituut National Agronomique di Paris pada 1881 (hal.51).
Ketika kembali ke Hindia, Charles membawa serta seorang maîtresse (pacar). Ia tidak mengambil ‘istri’ seperti kebiasaan para pria Eropa yang berlaku masa itu yaitu mengambil para nyai pribumi atau nyai Indo. Namun, ia membawa seorang nyai totok dari Eropa. Dari koleksi foto-foto yang tersimpan terlihat pose ‘pacar’nya itu dengan rambut dipotong pendek, pandangan mata nakal serta mulut yang merajuk. Beberapa foto memperlihatkan perempuan itu mulai dengan kostum berkuda hingga tanpa busana yang dengan antusias sempat ditemukan oleh anaknya, si kecil Eddy (hal.52). Itu kehidupan liar Charles sebelum bertemu dengan istrinya, Marie Mina Madeline Bédier de Praire (1864-1933), seorang pemilik perkebunan kaya di sekitar Cibadak, ibu dari E.du Perron.
Silsilah dari sisi ibu E.du Perron pun cukup menarik untuk diketahui. Neneknya, Madeline Mina Chaulan (1838-1867) merupakan puteri dari Etienne Chaulan (1807-1875). Etienne berasal dari Aubagne, Perancis Selatan yang datang bersama kakaknya Surléon Antoine mengadu nasib ke Batavia dan Ommelanden (daerah sekitar Batavia). Berbeda dengan ayahnya yang seorang cuisiner (juru masak), Etienne adalah seorang ahli bangunan dan ahli mesin.

Dua bersaudara Chaulan ini terkenal sebagai pemilik hotel di Batavia. Pada tahun 1830, Surléon Antoine membuka Hôtel de Provence , hotel bergaya Perancis di Batavia. Hotel tersebut terletak di Weltevreden di ujung Molenvliet, dekat sociëteit De Harmonie (sekarang Carrefour di jalan Gajahmada). Hotel itu kelak berubah namanya menjadi Hôtel Rotterdam. Pada bulan Mei 1856, atas saran Eduard Douwes Dekker (Multatuli), hotel itu menjadi Hôtel des Indes, tempat penginapan yang terkenal di Hindia Belanda (hal.69-70).
Etienne Chaulan sepertinya mengambil alih kepemilikan hotel tersebut dari tangan kakaknya. Sebelumnya, ia adalah pemilik hotel di Bidara Cina yang dikenal dengan sebutan logement de plaisance. Tampaknya, sang kakak Surleon Antoine ingin mengajarkan adiknya manajemen hotel sebelum menyerahkan des Indes.
Etienne ternyata juga pernah berkongsi dengan Insinyur Charles Theodore Deeleman, perancang berbagai sarana transportasi (salah satunya delman). Peninggalan keluarga Chaulan ini masih sempat ditemukan hingga Perang Dunia II dengan diabadikannya nama Chaulan untuk sebuah gang, gang Chaulan (jalan Hasyim Ashari, Jakarta Pusat).
Dengan dilengkapi ilustrasi foto-foto, lukisan-lukisan, potongan iklan surat kabar, arsip, serta surat-surat pribadi, buku yang terdiri dari tujuh bab ini menjadi cukup menarik. Apalagi kita pun dipermudah dengan adanya silsilah keluarga du Perron tersebut di awal buku (hal.6-7) dan (hal.66). Kees Snoek yang pernah menjadi dosen di berbagai universitas seperti di Amerika Serikat, Indonesia, Selandia Baru dan Perancis, tidak hanya berhasil mengungkapkan asal usul sebuah keluarga Indo Perancis di Jawa. Dengan ketelitian dan kejeliannya, ia juga mengungkapkan peranan keluarga tersebut dalam sejarah sosial di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Suatu upaya yang dapat dijadikan pelajaran bagi para penulis dan calon penulis biografi di Indonesia. Supaya tidak terjebak pada hagiografi (bersifat pujian) belaka, tetapi mengupas habis semua aspek, termasuk yang memalukan.

Judul : Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-
1942
Judul asli : Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies
1900- 1942
Penulis : Frances Gouda
Penerjemah : Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdianti
Penerbit : Serambi, Februari 2007
Tebal : 523 halaman

“Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Inilah tekad sebuah bangsa yang menyatakan kemerdekaannya dan mencantumkan pernyataan ini dalam pembukaan undang-undangnya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu bagaimana kolonialisme? Apakah kolonialisme merupakan salah satu kewajiban (atau hak) bangsa kulit putih yang menjadi beban (white man burdens) untuk “memperadabkan” masyarakat lain yang dianggap belum beradab?

Bagaimana pun penjajahan menimbulkan goresan, entah kepedihan ataupun kenangan indah. Baik bagi yang menjajah, maupun yang dijajah. Dalam konteks itu, buku Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942 karya Frances Gouda turut membingkainya.

Secara umum, buku yang terdiri dari enam bab ini, membahas kebudayaan kolonial Belanda sebagai suatu fenomena yang memiliki beragam segi dan pluralistik. Penulis memperlihatkan kebudayaan kolonial Belanda yang berbeda dengan para negeri kolonialis lainnya, bahkan dengan negeri asalnya. Hal ini mungkin akan menjawab pertanyaan mengapa sebuah bangsa kecil (Belanda) dan tak begitu penting secara politik di Eropa mampu mendominasi peradaban-peradaban tua seperti di Jawa dan Bali.

Gouda juga memaparkan cara-cara yang digunakan Belanda dalam ‘menjajah’ serta gaya menjajahnya yang unik untuk ditunjukkan kepada dunia luar. Secara khusus, ditampilkan juga cara pemerintah Hindia Belanda menampilkan Hindia Belanda di pameran kolonial internasional di Paris 1931. Namun, dalam buku ini kita hanya akan sedikit menjumpai kebijakan (ekonomi atau politik) pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selebihnya, praktik kolonial yang dimaksud adalah budaya dan mental yang hingga kini masih kita rasakan.

Dengan menggunakan sumber primer berupa novel, roman, buku panduan perjalanan, buku pedoman, surat kabar, laporan pemerintah, korespondensi pemerintah dan surat-surat pribadi, Gouda menggambarkan praktik kolonial Belanda di Hindia. Selain sumber tertulis, Frances Gouda yang meraih gelar Ph.D sejarah di Universitas Washington pada 1980, juga mewawancarai orang-orang Belanda di Belanda yang pernah tinggal di Hindia pada tahun 30-an. Mereka adalah orang-orang yang mengalami masa sulit karena pengangguran di Eropa dan memerlukan penghargaan diri atas profesi mereka dengan pindah ke “tanah surga”. Continue reading “Membingkai Kolonialisme Belanda di Seberang Lautan”

Judul : Ayo Ke Tanah Sabrang, Transmigrasi di Indonesia
Judul Asli : La terre d’en face – La transmigration en Indonésie
Penulis : Patrice Levang
Penerjemah : Sri Ambar Wahyuni Prayoga
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Institut de recherche pour le développement, Forum Jakarta Paris, 2003
Tebal : xxvi + 362 halaman
Bagaimana sebenarnya akar transmigrasi di Indonesia ? Apakah itu murni ide pemerintah Indonesia ? Bagaimana dampak transmigrasi bagi rakyat Indonesia, terutama peduduk setempat yang dijadikan lahan transmigrasi? Apakah transmigrasi selalu berhasil?.Masih relevankah dengan keadaan sekarang?. Tampaknya masih banyak pertanyaan sehubungan dengan program transmigrasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia di ‘tanah sabrang’. Dan jawabannya bisa didapat dalam buku ini.
Judul buku ini mengingatkan pada sebuah buku yang diterbitkan di Belanda tahun 1988 berjudul Tanah Sabrang: Land aan de overkant . Buku tersebut merupakan reproduksi skenario utuh film propaganda dengan judul yang sama karya Mannus Franken tahun 1937-38. Film propaganda ini bertujuan untuk menarik minat penduduk Jawa pindah ke tanah Sumatera sebagai bagian dari ‘kebijakan kolonisasi’ yang dimulai tahun 1905.
‘Kebijakan kolonisasi’ tersebut tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan politik kolonial awal abad ke-20 yang dikenal dengan ‘politik Etis’. Politik ini bertujuan untuk membalas budi bagi Hindia Belanda, terutama masyarakat pribumi, setelah negeri jajahan ini memberikan keuntungan ekonomis dan kemakmuran cukup besar bagi the mother land (‘negeri induk’) di Eropa sana. Ada tiga hal yang menjadi perhatian utama dari ‘politik Etis’ yaitu pendidikan, irigasi dan migrasi. Bagian ketiga ini menjadi ‘kebijakan kolonisasi’ yang kelak menjadi cikal bakal transmigrasi di Indonesia yang diadaptasi oleh presiden Soekarno dan Soeharto.

Transmigrasi sendiri sebenarnya hanya meneruskan program pengembangan pertanian di luar Jawa yang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan nama Kolonisatie. Oleh karena istilah itu dianggap mengandung konotasi yang terlalu peyoratif, maka setelah Indonesia merdeka, dianggap perlu mencari nama baru untuk program tersebut. Pilihan jatuh pada nama transmigrasi, bukan emigrasi maupun imigrasi karena pemindahan penduduk itu terjadi antar pulau di sebuah negara yang berdaulat ( hal.3) Continue reading “Mencari Akar Transmigrasi di Indonesia”

Judul : Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa

Penulis : Ong Hok Ham

Pengantar : David Reeve

Penerbit : Komunitas Bambu, Depok, 2005

Tebal : xlii + 244 halaman

Dalam pidato menyambut 70 tahun Ong Hok Ham tiga tahun lalu Professor A.B. Lapian mengusulkan untuk menerbitkan kembali kumpulan karangan Pak Ong di majalah Star Weekly. Usulan A.B. Lapian itu sepertinya diwujudkan dalam penerbitan buku Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa ini. Ada 15 artikel yang disuguhkan dalam buku ini dari 40 artikel yang menurut editornya pernah ditulis Ong Hok Ham untuk Star Weekly periode 1958 – 1960. Periode ketika Ong masih belia, belum genap 25 tahun, saat artikel pertamanya ‘Perkawinan Indonesia-Tionghoa sebelum abad ke-19 di Jawa’ (hal. 1) terbit. Tepatnya 15 Februari 1958. Artikel ini menceritakan kedatangan perempuan Tionghoa totok pertama di Batavia pada abad ke-17 yang begitu menggemparkan dan menurut Ong dapat disamakan dengan kedatangan orang Mars ke bumi. Diceritakan pula perempuan Tionghoa totok pertama yang datang ke Jawa (Semarang) pada 1815. Ia menjadi tontonan bagi nyonya-nyonya peranakan di Semarang karena perempuan Tionghoa totok itu berpakaian aneh dengan kaki kecil yang diikat. Sesudah menonton, para nyonya Semarang itu memberi persen bagi perempuan Tionghoa totok itu (hal.4). Selain itu diceritakan pula seorang janda, seorang perempuan Bali yang diangkat menjadi kapitein oleh Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker pada 1666 (hal.5), serta kapitein Tionghoa muslim terakhir, Kapitein Mohammad Japar yang meninggal pada 1827 (hal.7). Continue reading “Melirik Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa”

Judul   :  Indonesia: 500 Early Postcards
Penulis  :  Leo Haks dan Steven Wachlin
Penerbit :  Archipelago Press, Singapura , 2004
Tebal  :  288 halaman

Bagi para pelancong mengunjungi suatu tempat baru merupakan hal yang menyenangkan. Pelancong yang suka fotografi tentu tak akan melewatkan kesempatan berplesir itu dan mengabadikannya dengan kamera sebagai kenang-kenangan yang kelak dapat mereka nikmati. Lantas, bagaimana yang tidak suka fotografi atau tak memiliki kamera tapi ingin memiliki kenang-kenangan? Mudah saja, di tempat-tempat wisata biasanya tersedia beragam kartupos yang tentunya memiliki kualitas gambar bagus.
Fotografi dan pariwisata memang merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sebagai sarana promosi, foto-foto yang indah menjadi daya tarik tersendiri dan juga diharapkan mampu menarik para wisatawan untuk datang dan menikmati obyek yang telah dipersiapkan. Sehingga foto-foto yang ‘direkayasa’ itu mutlak diperlukan.
Dalam kurun waktu hampir dua abad, sejarah fotografi dan pariwisata di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk didiskusikan. Alasannya, secara estetika dan diskursus foto-foto promosi pariwisata mengenai Indonesia selama satu abad itu hampir tidak ada perubahan. Nyaris sama atau bahkan sama dengan di masa-masa awal fotografi digunakan sebagai bagian dari promosi pariwisata di awal abad ke-20 dan sarana ‘menemukan’, ‘mengenal’ Indonesia.
Hal yang menarik lagi, foto-foto itu dimuat pula dalam brosur, kartu pos, buku-buku panduan wisata seperti Come to Java yang disebarkan ke seluruh negara yang dianggap memiliki potensi mendatangkan para turis dalam jumlah yang cukup banyak.  Penggunaan kartu pos, buku panduan wisata dan brosur sebagai bahan promosi pariwisata merupakan awal dari suatu cara pandang populer pada masa itu. Bahan-bahan promosi itu sebagian besar diterbitkan oleh sebuah badan resmi pemerintah yang mengurusi promosi turisme di Hindia Belanda, Officieel Vereeniging Toeristenverkeer Bureau (sering disingkat VTV).
Bahan promosi dalam bentuk kartu pos itulah yang ditampilkan dalam buku Indonesia: 500 Early Postcards karya Leo Haks dan Steven Wachlin. Nama Leo Haks tentu tak asing lagi bagi para kolektor barang antik. Ia adalah kolektor buku, lukisan, foto-foto, barang cetakan dan tentu saja kartu pos tentang Indonesia (Hindia Belanda)  yang dilakoninya sejak 1984. Bahkan koleksinya muncul di sekitar 100 buku, majalah, termasuk dalam Batik:Design, Style & History (2004) karya Fiona Kerlogue.
Kali ini Leo menggandeng Steven Wachlin, sejarawan dari Universiteit van Amsterdam penulis Woodbury & Page, Photographers Java (1994) dan co-penulis Toekang Potret:100 Years of Photography in the Dutch Indies 1839-1939 (1989) serta Diana Darling, penerjemah buku Michel Picard Bali:Cultural Tourism and Touristic Culture (1996).
Lima ratus kartu pos yang disajikan dalam buku ini dibagi dalam tujuh wilayah geografis. Mulai dari wilayah Barat hingga ke Timur. Dari Sumatra, Jawa, Bali dan Sunda Kecil, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), sampai ke Irian Jaya dan Kepulauan Maluku. Ada satu bagian khusus yaitu Batavia (Jakarta) yang memang paling banyak menghasilkan kartu pos serta menghasilkan kartu pos yang paling indah.
Tujuh bagian itu dibagi lagi dalam kategori; pemandangan kota, pemandangan alam (lanskap), arsitektur, kegiatan sehari-hari dan tentu saja potret.
Buku ini pun tidak sekedar memajang koleksi kartu pos-kartu pos selama kurun waktu 1893 -1930-an saja. Namun buku ini dilengkapi pula dengan artikel di setiap wilayah geografis yang semakin memperjelas keterangan mengenai koleksi kartu-kartu pos tersebut.
Sejarah kartu pos di Hindia Belanda dimulai sekitar 110 tahun yang lalu ketika kartu pos bergambar pertama kali muncul.  Sebuah artikel berjudul ‘De Triumf der Briefkaarten’ (Kemenangan kartu pos) di Bataviaasch Nieuwsblad edisi 6 Januari 1905 menceritakan sejarah singkat perkembangan kartu pos yang merupakan  ide Dr. Heinrich von Stephan di Jerman pada 1865. Meskipun akhirnya Dr. Emmanuel Hermann dari Akademi Militer Wiener-Neustadt yang diakui sebagai pencetusnya. Belanda sendiri ‘mengadopsi’ briefkaart (kartu pos) pada tahun 1871 yang segera disusul negeri jajahannya, Hindia Belanda (hal.15)
Awalnya, pemerintah secara resmi tidak mengizinkan pihak swasta mencetak kartu pos bergambar, seperti untuk iklan bisnis atau dagang. Namun, akhirnya larangan itu dicabut secara resmi dan pihak swasta diizinkan mencetak kartu pos bergambar.
Ada hal menarik sehubungan dengan kartu pos bergambar ini. Pada 1898 firma H.Bunning mengeluarkan seri kartu pos Yogyakarta, Prambanan dan Borobudur. Salah satu kartu pos bergambar patung Buddha di Borobudur. Kartu itu lalu dikirim ke Belanda sebagai kartu ucapan tahun baru. Ketika tiba di sana, petugas pos Rotterdam menganggap gambar Buddha yang telanjang ‘kurang sopan’ untuk disampaikan pada si penerima. Maka sang Buddha diberikan ‘pakaian’ dahulu, kartu pos itu dimasukkan dalam amplop. Si penerima terpaksa harus membayar biaya ekstra 7,5 sen (hal.20).
Kebanyakan gambar-gambar kartu pos merupakan hasil reproduksi foto. Foto-foto itu merupakan hasil kerja fotografer yang sudah dikenal, seperti dari firma Woodbury & Page di Batavia, Chephas di Yogyakarta. Terkadang foto-foto yang dipergunakan untuk kartu pos merupakan gambar yang diambil sepuluh tahun lalu (abad ke-19). Biasanya gambar yang diambil adalah situasi sehari-hari kemordernan Eropa di tempat nun jauh di sana. Serta keberhasilan yang telah mereka capai di negeri koloni, seperti gambar pabrik, pelabuhan, gedung kesenian yang disandingkan dengan ‘keeksotisan’ alam Hindia Belanda, seperti gambar gunung berapi (hal.23-24).
Selain kartu pos lepas terdapat pula rangkaian seri kartupos bergambar, seperti yang dikeluarkan oleh firma Masman & Stroink di Semarang 1905. Misalnya pada seri kelima yang dikenal dengan Mooi Insulinde (Hindia yang indah) memuat gambar Gunung Bromo dengan lautan padang pasirnya, pemandangan kota, dan ‘rampokpartij’ (hal.24)

Awal abad ke-20 firma Tio Tek Hong di Pasar Baru, Weltevreden menjadi percetakan kartu pos terkemuka. Kartu-kartu pos bergambar Batavia dan Buitenzorg dijual dengan harga bervariasi mulai 5 sen hingga 75 sen (hal.27). Pada waktu yang sama muncul gejolak kartu pos mania yang ‘menyapu’ dunia. Bataviaasch Nieuwsblad edisi 14 Januari 1901 menuliskan berdasarkan survey 9 hingga 16 Agustus 1900 tercatat 10.128.569 kartu pos bergambar diposkan hanya di Jerman. Surat kabar yang sama pada 7 November 1903 menulis bahwa pada 1902 kira-kira 900 juta helai kartu pos digunakan di seluruh dunia, tidak termasuk Asia dan Afrika (hal.27)
Dalam kaitannya antara promosi pariwisata dan kontrol pemerintah di Hindia Belanda, pada tahun 30-an, pemerintah Hindia Belanda telah menyeleksi sekitar 12.000 lembar foto yang disajikan dalam buku panduan wisata serta kartu pos yang dikirimkan ke 30 pusat turisme di seluruh dunia.
Foto-foto yang ditampilkan seperti bangunan-bangunan, jalan raya, jembatan, jalur kereta, bendungan, kabel telegraf memperlihatkan Hindia Belanda yang sudah dimodernisasi. Foto-foto yang menampilkan modernisasi itu berdampingan dengan foto-foto pemandangan alam (aneka tanaman, sungai, lembah, pegunungan, pantai), binatang (kerbau, gajah, buaya), reruntuhan candi atau candi-candi di Jawa, rumah adat. Para penduduk pribumi yang ditampilkan dalam foto-foto itu kebanyakan ditampilkan dengan pakaian khas mulai dari golongan bangsawan hingga pembantu, penghibur/seniman (penari, pemusik), penjual keliling, pengrajin atau sedang melakukan suatu upacara adat, berjudi, pecandu opium.
Foto-foto tersebut menurut Stuart Hall dalam “The Question of Cultural Identity” berupaya memuaskan sebuah ‘fantasi kolonial’ yang merupakan fantasi Barat tentang otherness, tentang dunia pinggiran yang dipelihara oleh Barat. Serta  sebuah pandangan bahwa semua itu adalah tempat-tempat ‘tertutup’ – murni secara etnis, tradisional secara budaya , tak terusik oleh modernitas.
Sebagian besar kartu pos dalam buku ini merupakan koleksi Leo Haks. Selain itu ada pula koleksi dari Didier Millet, Ian Stewart, Lim Han Kian, dan Scott Merrillees.
Buku ini dilengkapi juga dengan daftar nama percetakan dan kota yang mengeluarkan kartu-kartu pos tersebut (hal.284-285).
Menarik bila kita melihat imajinasi kenangan masa lalu yang ditampilkan dalam buku koleksi kartu pos ini. Imajinasi yang awalnya digunakan oleh bangsa Barat untuk mengenal kita. Dan kini kita gunakan untuk mengenal apa dan siapa itu ‘Indonesia’.
Seperti yang dikatakan Leo Haks di awal bukunya, meskipun buku ini memperlihatkan perkembangan penggunaan kartu pos yang merupakan bagian dari sejarah Indonesia (Indonesian history) tetapi ini bukan sejarah tentang Indonesia (history of Indonesia) karena tidak menampilkan secara keseluruhan gambaran serta postulat perubahan dinamis yang terjadi di masa lalu.
 

Batavia (Jakarta) merupakan sumber yang tak ada habis-habisnya untuk ditulis dan dikaji. Banyak kisah tercecer di Batavia yang belum diungkapkan. Terutama dalam kurun waktu tertentu. Kisah atau pengalaman yang menarik dan dapat dinikmati oleh khalayak
Banyak sudah orang yang menulis tentang Batavia (Jakarta).  Bisa jadi telah banyak ahli yang mengambil tema kota ‘buatan’ Belanda ini. Sayangnya, kebanyakan penulisnya adalah orang luar negeri. Sehingga memunculkan pertanyaan: mana penulis Indonesianya?
Batavia (Jakarta) memang menarik untuk diteliti. Kota di muara sungai Ciliwung yang awalnya adalah benteng VOC ini  memiliki sejarah panjang dan berbagai permasalahan pelik yang masih dirasakan hingga kini.
Kalau saja pada masa VOC, mereka tidak memerlukan tempat yang strategis untuk dijadikan benteng alternatif di Jawa selain di Ambon tentu lain ceritanya. Bahkan kalau saja de Heeren XVII di Belanda sana mengizinkan Jan Pieterszoon Coen menggunakan nama Nieuw Hoorn, kampung kelahirannya dan bukan Batavia lain juga ceritanya. Tapi dalam sejarah tidak mengenal ‘if history’ , ‘sejarah kalau’, jadi yang terjadi terjadilah.
Batavia (Jakarta) pun juga menjadi obyek catatan atau sumber kenangan bagi mereka yang telah merasakan ‘kehangatan’ de Koningin van den Oost (Ratu dari Timur) ini. Berbagai catatan para pengunjung dan penduduk ‘asli’nya sudah terdokumentasikan. Meskipun demikian masih perlu penelusuran dan penelitian lebih lanjut jika ingin mengetahui kesan-kesan mereka.
Contoh catatan pengunjung asing, seperti pedagang-petualang kelahiran Paris, Jean Baptiste Tavernier (1648), pendeta F. Valentijn (1726), nakhoda kapal Bounty Kapten William Blight (1800-an), Eliza R. Scidmore (1897), Justus van Maurik (1897), H.C.C Brousson (1900-an), Augusta de Wit (1905).  Tentu cara pandang mereka berbeda dengan penduduk ‘asli’nya yang memiliki sudut pandang lain dalam ‘melihat’ negeri mereka sendiri. Seperti misalnya kisah perjalanan priyayi Surakarta R. Aryo Sastrodarmo (1865) tertuang dalam Kawontenan Ing Nagari Betawi yang melukiskan suasana lebaran di Batavia.
Begitupula buku yang didiskusikan ini, Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: Sebuah Kenangan 1882-1959 karya Tio Tek Hong.. Sebenarnya buku tersebutkan pernah diterbitkan pada 1959 dengan judul Kenang-kenangan: Riwajat-hidup saja dan keadaan di Djakarta dari tahun 1882 sampai sekarang. Selain itu cuplikan buku ini pernah juga dimuat dalam Batavia: Kisah Jakarta Tempo Doeloe (1988) terbitan Intisari. Mengacu judul di atas …sampai sekarang (tahun buku itu dicetak) maksudnya tahun 50-an ketika si penulis menjelang 83 tahun. Dalam kurun waktu hampir setengah abad buku ini dicetak kembali dan menghadirkan suasana Jakarta Tempo Doeloe.
Tio Tek Hong adalah seorang pria Tionghoa kelahiran Passer Baroe (Pasar Baru), Batavia pada 7 Januari 1877, daerah yang hingga kini dikenal sebagai daerah pertokoan. Ia juga pendiri sebuah toko pada 1902 yaitu N.V (Naamloze Vennotschap = sejenis Perseroan Terbatas) Tio Tek Hong yang didirikan bersama saudaranya. Toko mereka itu menjual berbagai macam barang dan yang pertama kali menjual barang dengan harga pas yang dicantumkan. Mereka pula yang merintis kebiasaan menutup toko setiap hari Minggu dan hari raya.
Toko Tio Tek Hong juga menjual gramofon impor serta piringan hitam. Menurutnya toko ini terkenal dari Sabang sampai Merauke karena mengedarkan piringan hitam lagu-lagu Melayu, keroncong dan Stambul.
Buku ini diawali dengan pengalaman penulisnya ketika anak-anak yang berlatar belakang meletusnya gunung Krakatau pada 1883 hingga masa uzur pada tahun 50-an. Serpihan pengalaman dan kenangan bergulir diceritakan Tio Tek Hong, meminjam istilah Iskandar P. Nugraha penulis kata pengantar buku ini, buku ini tak sekedar menyajikan gambar indah secara cepat dengan cara ‘methode sliding’ seperti presentasi powerpoints, namun tergesa-gesa tanpa menyisakan terbentuknya isi emosional pemilik pengalaman tersebut.
Secara spasial pengalaman penulis memang tidak hanya di Jakarta saja. Lihat misalnya pengalamannya ketika melihat Komet Halley di Bogor pada 1911 atau ketika melakukan perjalanan keliling Jawa pada 1905. Seperti yang diceritakan oleh Eliza R. Scidmore dalam Java the Garden of the East (1897) ketika hendak mengunjungi Yogyakarta, Tio Tek Hong yang dianggap Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) pun memerlukan surat jalan untuk ke Yogya dan Solo. Tio Tek Hong terpaksa membayar denda 5 gulden karena surat jalan yang diberikan cuma surat jalan ke Surabaya.
Dari sudut pandang kajian turisme, pengalaman Tio Tek Hong ini saya masukkan dalam bagian turisme modern. Turisme pra-modern adalah istilah yang digunakan untuk membedakan dengan turisme modern. Turisme pra modern merupakan turisme sebelum abad ke-20 di Jawa. Pada masa itu yang biasa melakukan perjalanan adalah para pegawai, pendeta atau pedagang yang sebenarnya tidak bertujuan untuk wisata, seperti Rijklof van Goens utusan VOC yang mengunjungi Mataram pada 1648-1654, Tavernier pada 1648, Valentijn pada abad ke-18, Junghuhn ahli botani yang ditugaskan pada abad ke-19. Sedangkan istilah turisme modern dikaitkan dengan penggunaan buku panduan turisme, adanya kelompok-kelompok turis yang diatur untuk mengunjungi suatu tempat. Selain obyek/atraksi dalam turisme modern juga disediakan sarana akomodasi, transportasi dan jaminan keamanan.
Dalam buku ini, pengalaman Tio Tek Hong ketika melakukan perjalanan keliling Jawa dapat dijadikan contoh menarik untuk turisme modern tersebut. Kewajiban memiliki surat jalan, memanfaatkan trem Nederlandsch Indie Tramway Maatschappij, pengalaman terhadap hotel (Hotel Andreas di Cilacap hanya untuk orang Belanda dan Hotel Slamat untuk orang Indonesia atau lainnya). Atau penginapan-penginapan yang hanya untuk orang kulit putih. Demikian halnya kunjungan ke Candi Borobudur dan Gunung Merapi. Semua ini mengingatkan kita pada itenerario buatan pemerintah Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi para turis.
Demikian pula dengan kenangan sajian tempat-tempat di Jakarta. Misalnya tempat ‘plesir’ di Pejongkoran (Petit Trouville) Tanjung Priok; Gereja Portugis tempat berdirinya dinding peringatan dengan hiasan tengkorak Pieter Erbervelt, seorang Indo yang dihukum lantaran dianggap memberontak pada kompeni; jembatan gantung tua di dekat Stadhuis (balaikota, sekarang Museum Jakarta); museum Oud Batavia (sekarang Museum Wayang); meriam keramat si Jagur; Pasar Gambir.
Buku ini mungkin dapat pula dijadikan ‘sumber’ sejarah, khususnya dalam upaya mendapatkan cara pandang ‘baru’ melihat Jakarta. Namun, yang harus diingat adalah sumber tersebut perlu dikritisi. Di sini suatu karya, misalnya kenang-kenangan ini sangat besar dipengaruhi oleh latar belakang seperti siapa penulisnya (umur, jabatan, gender, etnik, dan lain-lain).  Selanjutnya apa motivasi mereka menuliskan itu. Serta kedekatan mereka dengan obyek yang ditulis (di sini:Jakarta/Batavia). Dengan demikian sejarawan diharapkan melatih dirinya untuk dapat membaca apa yang dipikirkan oleh penulisnya. Tidak sekedar membaca produk yang dihasilkan (baca:kisah kenang-kenangan) melalui rangkaian naratifnya. Untuk itu diperlukan metode bantu untuk memahami karya –karya tersebut sebagai bentuk representasi.
Membaca buku ini seperti mendengar cerita kakek kita yang penuh kenangan dan nostalgia. Pengalaman yang mungkin tak pernah sempat dirasakan oleh generasi sekarang, seperti mandi di kali, bermain gundu, berburu di hutan (ada hutan di Jakarta sekarang?), menikmati transportasi tramway (sekarang busway?), bola lampu pertama, pabrik es pertama merupakan pengalaman yang hanya bisa diceritakan. Kecuali misalnya pengalaman penulis mengisap candu dan menyesap arak yang oleh anak-anak sekarang ini mungkin lebih canggih lagi (baca: narkoba). Hal yang menarik adalah nasehat rahasia umur panjang dari Tio Tek Hong yang dalam usia lanjut masih tegak, rambut tebal dan berpikiran jernih. Rahasianya mudah yaitu bangun pagi, minum air putih, tidak merokok, berolahraga rutin serta banyak makan sayur dan buah-buahan. Nasehat emas yang berharga bagi kita sambil menikmati buku ini.
 

Judul   :  Zwarte Hollanders: Afrikaanse Soldaten in Nederlands-Indië
Penulis  :  Ineke van Kessel
Pengantar : Arthur Japin
Penerbit :  KIT Publisher, 2005
Tebal  :  303 halaman
Beberapa tahun silam dan mungkin hingga kini di Jakarta, khususnya wilayah Tanah Abang marak dengan orang Afrika yang berdatangan untuk berdagang. Kebanyakan berdagang pakaian tetapi ada pula yang berdagang barang haram alias ilegal, seperti narkoba atau menjadi penipu dengan menjual uang dolar palsu. Namun, ada pula yang mengadu nasib menjadi legiun asing di kesebelasan-kesebelasan profesional Indonesia.
Menurut catatan sejarah ternyata orang Afrika itu sudah lama datang dan menetap di Nusantara. Dibandingkan dengan sekarang, yang berbeda mungkin hanya “niat” kedatangan mereka. Sejarah mengenai orang Afrika di Indonesia itulah yang dibahas dalam buku Zwarte Hollanders: Afrikaanse Soldaten in Nederlands-Indië (Belanda Hitam: Prajurit Afrika di Hindia Belanda) karya Ineke van Kessel seorang sejarawan dan wartawan serta peneliti Afrika-Studiecentrum di Universitas Leiden, Belanda.
Buku ini diawali dengan sejarah orang Afrika sebagai prajurit yang ditelusuri oleh van Kessel kebelakang hingga ke masa Romawi (hal.18). Lalu keberadaan orang Afrika di pasukan Islam (kerajaan di Timur-Tengah, Asia, Afrika Utara dan Eropa Selatan) hingga keberadaan orang Afrika dalam pasukan Eropa (hal.20). Lalu Secara khusus penulis membahas tentang keberadaan ‘Neger-corpsen’ di Hindia Belanda (hal.27).
Antara tahun 1831-1872 Kerajaan Belanda mendatangkan 3085 pria dari Afrika Barat untuk dijadikan prajurit militer di Hindia Belanda. Mereka sebagian besar berasal dari wilayah yang sekarang bernama Ghana dan Burkina Faso. Setelah mengikuti pendidikan militer di Jawa, para prajurit Afrika itu dikirim untuk ekspedisi di Sumatra, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), Bali, Timor, dan perang Aceh. Perang Aceh ini merupakan perang terlama dalam sejarah KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger/Tentara Hindia Belanda).
Prajurit Afrika pertama diterjunkan pada 1832 dalam pertempuran di barat daya Sumatra dan detasemen terakhir pasukan Afrika diturunkan dalam Perang Aceh (1873-1893). Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga ikut dalam ekspedisi memadamkan “pemberontakan” di Kalimantan, Sulawesi, Bali, kepulauan Maluku dan Timor (hal.139). Menurut Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, hingga 1892 tercatat ada 54 prajurit Afrika dalam pasukan KNIL.
Desersi pun terjadi di kalangan prajurit Afrika ini. Desersi pertama terjadi pada 4 April 1838. Ketika itu sembilan prajurit Afrika dari batalyon infanteri I desersi dari garnisun di Batavia. Lalu pada bulan Juli sepuluh prajurit Afrika desersi dari batalyon infanteri X di Surabaya (hal.93-94).
Sebenarnya akar permasalahan desersi adalah masalah komunikasi karena di kalangan prajurit Afrika itu sendiri terdiri dari berbagai suku yang memiliki bahasa berbeda satu sama lain. Sementara dalam pasukan KNIL, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda atau Melayu Pasar. Akibatnya, penilaian terhadap prajurit Afrika ini menjadi negatif, seperti jorok, sakit-sakitan, lamban dalam mempelajari senjata, malas, brutal, cepat naik darah, sulit diperintah, cenderung memberontak (hal.94). Padahal para prajurit ini tidak suka mabuk, tak kenal lelah serta berani.
Rupanya, para prajurit Afrika ini memperoleh status sama dengan prajurit Eropa. Oleh karena itu mereka harus memakai sepatu selama bertugas. Begitu bangganya mereka, hingga lepas tugas pun sepatu masih tetap dipakai. Tetapi tetap saja karena mereka tak terbiasa bersepatu, masih ada yang lebih suka telanjang kaki berselimutkan lumpur (hal.95).
Di antara para orang Afrika itu terdapat pangeran Ashanti, Pangeran Kwasi Boakye. Kisah pangeran Ashanti ini sempat dijadikan inspirasi roman De zwarte met het witte Hart (1997) oleh Arthur Japin yang juga menulis kata pengantar untuk buku ini. Lagi-lagi dalam roman sejarah ini, sang pangeran yang meskipun lulusan Delft dan meraih gelar ingenieur (insinyur) serta merasa sudah menjadi “Belanda”, tetap mendapatkan perlakuan diskriminatif rasial dari pemerintah Belanda. Dalam salah satu bab roman itu diceritakan pengalaman sang Pangeran ketika bertemu maestro dari Jawa, Syarif Bustaman alias Raden Saleh di Jerman untuk dilukis. Komentar Raden Saleh: “Kulit Anda terlalu gelap untuk dilukis. Tak bagus pencahayaannya!” 
Buku ini juga membahas para prajurit Afrika dalam karya sastra Hindia Belanda. Para prajurit Afrika ini rupanya sekedar menjadi figuran, sebagai bagian dekorasi alam tropis yang eksotis. Hanya satu karya sastra (untuk remaja) yang menggunakan prajurit Afrika, Kopral Jan den Prins alias Wamba Ouli Bouli Bourni sebagai tokoh utama. Roman itu adalah De Zwarte Jager (Pemburu Hitam) karya seorang penulis yang menggunakan nama samaran Cheribon dan terbit pada akhir abad ke-19 (hal.201). 
Penulis dan wartawan, W. Walraven juga menyebut ‘Afrikaan met vele kinderen’ (Orang Afrika dengan banyak anak) dalam salah satu cerpennya. Demikian halnya E.du Perron dalam Het Land van Herkomst menceritakan percakapan tokoh aku dan kawan sekolahnya, Arthur Hille mengenai ‘Belanda Hitam’ di Perang Aceh (hal.208). Rupanya, tidak hanya itu, jejak para prajurit Afrika ini juga terekam pada wayang golek koleksi Tropenmuseum di Amsterdam. Wayang golek berwarna hitam/gelap dan berseragam KNIL itu tentunya menggambarkan prajurit KNIL asal Afrika.
Seperti halnya para prajurit KNIL lainnya baik pribumi maupun Eropa, para prajurit Afrika ini tinggal bersama nyai di tangsi. Kelak, anak-anak mereka yang laki-laki akan menjadi serdadu KNIL sedangkan yang perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Mereka menikah dengan sesama Indo-Afrika serta juga tinggal di tangsi (hal.213).
Jaminan bahwa anak laki-laki mereka akan menjadi serdadu KNIL dibuktikan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan sekolah militer anak-anak pertama di Weltevreden, Batavia pada 1828. Awalnya, sekolah itu khusus ditujukan untuk anak-anak Eropa dan Indo Eropa. Namun, kelak anak-anak pribumi serta Afrika diperbolehkan sekolah di sana. Dalam Staatsblad 1899 tercatat ada 62 anak Afrika dan Ambon serta 356 anak pribumi yang menjadi murid. Selain di Batavia, pada 1844 didirikan sekolah militer anak-anak di Kedong Kebo (Purworejo) yang pada 1855 pindah ke Gombong (hal.217)
Pada 20 Juni 1939, seorang pensiunan letnan KNIL, Doris Land menorehkan tanda tangannya di bawah kalimat terakhir dari tulisannya “Het onstaan van de Afrikaanse kampong te Poerworedjo” (Munculnya Kampung Afrika di Purworejo). Ia lalu mencoret kata ong di belakang kata kampong sehingga menjadi kamp. Mungkin kata kampong dianggapnya terlalu “kampungan” dibandingkan kamp. Dokumen ini ditemukan setelah ia meninggal di Belanda pada 1986 yang sangat berguna untuk mengungkap akar orang Indo-Afrika di Indonesia (hal.221).
Dalam manuskripnya diceritakan para serdadu veteran Afrika itu pada awalnya tinggal satu kampung dengan orang Jawa. Namun, ketika jumlah mereka semakin banyak, Residen daerah Bagelen memutuskan memberikan wilayah khusus bagi para veteran Afrika tersebut. Tujuannya, menghindari “salah paham” di antara orang Jawa dan Afrika itu karena orang Afrika memiliki sifat, bahasa yang jauh berbeda dengan orang Jawa. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda akan mudah memanggil mereka, jika diperlukan untuk kembali berdinas.
Pemerintah Hindia Belanda membeli tanah di desa Pangenjurutengah berdasarkan Gouvernementbesluit 20 Agustus 1859 No.25 khusus untuk serdadu Afrika. Masing-masing mendapat persil seluas 1150 m². Di atas tanah itu mereka boleh membangun dan bercocok tanam.
Menurut Endri Kusruri dalam skripsinya “Orang-orang Afrika di Purworejo: Suatu Analisa Historis Sosiologis Atas Latar Belakang dan Peranan Mereka”, pilihan daerah Purworejo (disebut juga Kedong Kebo) bukanlah suatu kebetulan belaka. Distrik Bagelen merupakan sumber pemberontakan dalam Perang Jawa (1825-1830). Sebuah “koloni” para veteran Afrika di sana merupakan cara ampuh dan strategi jitu untuk menjinakkan pemberontakan yang dikhawatirkan terjadi lagi. Usai Perang Jawa 1830 memang di Purworejo dibangun sebuah tangsi besar. Di sana ditempatkan tiga kompanyi pasukan Afrika yang ironisnya pada 1840 membuat panik Pemerintah Hindia Belanda lantaran pemberontakan bersenjata mereka (hal.222)
Jenderal Oerip Soemohardjo pun mempunyai kesan terhadap para anak Afrika dari Kampung Afrika pada 1910. Ia menuturkan anak-anak Afrika itu berbicara bahasa Belanda dengan baik, tanpa aksen oleh karena itu mereka menghina Oerip yang dianggap berbahasa antah berantah. Maka Oerip dan teman-temannya pada suatu malam “menyerbu” Kampung Afrika itu dan mengejek mereka: “Londo ireng tunteng, irunge mentol, suarane bindeng!””(Belanda Hitam, hidungnya besar karena itu suaranya bindeng). Keruan saja ayah Oerip dipanggil kepala desa. Di sana sudah hadir beberapa orang Afrika yang merasa dihina. Ayah Oerip berjanji akan memberi pelajaran pada anaknya dengan syarat anak-anak Afrika itu juga tak menghina Oerip (hal.224)
Buku ini sangat menarik untuk kajian sejarah, antropologi dan sosiologi serta dapat melengkapi kepingan mozaik sejarah Indonesia, khususnya sejarah orang Indo-Afrika di Indonesia. Serta sekaligus juga menegaskan adanya keragaman asal-usul dalam masyarakat kita. Keragaman yang seharusnya tidak dijadikan alat untuk saling mempertentangkan dan membenci tapi justru untuk bangkit dari “tidur” menghadapi masa depan.