Category: Resensi

Judul : Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia
Penulis : Mona Lohanda
Penerbit : Masup Jakarta, 2007
Tebal : vi + 304 halaman

Kita selalu diingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama alias seperti keledai masuk lubang yang sama. Oleh karena itu bercermin atau belajar dari pengalaman dan sejarah adalah hal yang dianjurkan. Namun, peringatan dan anjuran itu seolah diabaikan. Entah karena lupa, pura-pura lupa atau ikut-ikutan lupa lantaran asyik dengan ‘jabatan’ yang kita pegang. Akibatnya banyak yang kelak mendapat ganjarannya.

Salah satu upaya belajar itulah terdapat dalam buku Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia karya Mona Lohanda ini. Sekilas buku ini seolah hanya untuk golongan tertentu yaitu ‘orang pangkat-pangkat’. Namun, tak ada salahnya kita belajar bagaimana mereka mengatur Batavia di masa silam karena ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Apalagi bulan Oktober DKI Jakarta mendapatkan gubernur baru. Hasil pemilihan langsung. Dengan kata lain, bisa kita lihat kiprah orang nomor satu Jakarta dan ‘para ahlinya’ bekerja.

Patut kita ketahui bahwa menuliskan sejarah administrasi Batavia apalagi masa VOC adalah pekerjaan sulit yang butuh ketelitian. Di tangan Mona Lohanda, arsiparis dan sejarawan, sumber-sumber primer (dengan tulisan tangan dan bahasa Belanda abad ke-17/18) diolah sedemikian rupa hingga enak dibaca.

Pada masa VOC (1620-1800) sebenarnya ada 37 Gubernur Jenderal tetapi yang benar-benar terlibat langsung dengan urusan kota Batavia ada 34 Gubernur Jenderal. Sedangkan pada masa Hindia Belanda (1816-1942), Batavia memiliki 26 residen dan asisten residen yang bertanggung jawab atas pemerintahan kota. Gubernur Jenderal pada masa ini bukan lagi pimpinan yang mengurus pemerintahan lokal. Namun, segala keputusan residen dipengaruhi oleh keputusan Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Weltevreden.

Untuk mencapai jabatan Gubernur Jenderal pada masa VOC, seseorang harus menduduki jabatan tertentu. Tidak ada pemilihan langsung. Mereka meniti karir mulai dari klerk (staf), asisten, boekhouder (pemegang buku), onderkoopman (pedagang junior), hingga opperkoopman (pedagang utama/senior). Ini jelas karena pada dasarnya VOC adalah sebuah perusahaan dagang (hal.28).

Para pegawai dan serdadu VOC itu umumnya orang Eropa yang terdiri dari berbagai kebangsaan seperti Jerman, Prancis, Polandia, Denmark, Skots. Bahkan pada abad ke-18, separuh prajurit VOC berkebangsaan Jerman. Sementara itu jabatan Gubernur Jenderal khusus hanya untuk bangsa Belanda. Namun, ada pengecualian misalnya G.W.Baron van Imhoff yang keturunan bangsawan Jerman, Abraham Patras yang berdarah Prancis bahkan ada yang berdarah campuran Asia yaitu Dirk van Cloon (hal.29)

Selain orang Eropa rupanya dalam VOC ada orang Jepang yang bekerja sebagai serdadu atau bekerja di kapal. Diperkirakan mereka bekerja sejak 1612. Sesudah pensiun dari VOC, mereka pun mencari pekerjaan lain dan menetap di Batavia. Menurut F. De Haan dalam Oud Batavia, komunitas warga Jepang di Batavia telah terbentuk sejak 1620-an. Bahkan tercatat pula jabatan Kapitein der Japanners (Kapitan Jepang) pada 1616.

Sebagai salah satu kota dagang VOC, Batavia dibangun dengan meniru kota-kota di Belanda. Salah satu ciri khasnya adalah grachten (kanal) atau kali buatan yang mengalir di dalam kota. Kanal-kanal itu rupanya tidak hanya sebagai sarana transportasi dari Ommelanden ke pelabuhan, beberapa kanal besar dijadikan tempat ‘plesir’ para pejabat VOC dan beberapa orang kaya Batavia. Mereka menggunakan perahu yang dihias, berplesir pada sore hari menyusuri kota (hal.64)

Seperti masa kini, kali pada masa VOC menjadi tempat pembuangan sampah besar. Tempat curahan segala jenis sisa yang dihasilkan manusia. Urusan membuang sampah ini sebenarnya sudah diatur sejak 1630 yang melarang orang membuang kotoran manusia, sampah rumah tangga dan berbagai jenis sampah ke dalam kali dan kanal yang mengalir dalam kota. (hal. 151). Bagi yang melanggar didenda 6 riksdaalder. Namun penduduk Batavia mengacuhkannya, hingga denda dinaikkan jadi 25 riksdaalder. Terbayanglah pada masa lalu saja, penduduk sudah bandel apalagi sekarang.

Tingkah laku para Gubernur Jenderal masa VOC itu pun cukup menarik untuk disimak. Misalnya kelakuan Cornelis Speelman (1681-1684), pengganti Rijcklofs van Goens, yang memerintah semaunya tanpa meminta saran pada Raad van Indië (Dewan Hindia). Belum lagi manipulasi catatan keuangan hingga kebiasaan buruk main perempuan (hal.94-95). Atau kelakuan Joannes Camphuys (1684-1691) yang sering mangkir rapat dengan Dewan (hal.95). Sementara itu tindakan Diederick Durven (1729-1732) sangatlah tidak pantas dilakukan oleh ‘orang pangkat-pangkat’ di koloni. Ia dengan kejam membuang Wandullah, anak Kapitan Melayu, ke pengasingan di Srilangka lantaran Wandullah berani menagih utang sang Gubernur yang kalah berjudi (hal.107).

Pada masa Jacob Mossel (1750-1761) berkembang gaya hidup pamer kemewahan di kalangan penduduk Eropa dan kaum Mardijker kaya. Misalnya pemakaian payung kebesaran, perhiasan, pakaian mewah, kereta kuda, jumlah budak. Sehingga sulit dibedakan mana yang anggota Dewan Hindia dan mana yang pemilik losmen (hal. 115). Maka dibuatlah aturan prach en praal tertanggal 30 Desember 1754 untuk membatasi gaya hidup yang berlebihan tersebut.

Namun hal itu bertolak belakang pada masa Petrus Albertus van der Parra (1761-1775). Gubernur Jenderal ini terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Pesta pelantikannya sebagai Gubernur Jenderal dirayakan dengan mewah dan juga dirayakan di semua kantor dagang VOC di Persia, Jepang, India dan Srilangka. Ia bahkan menunda upacara pelantikannya hingga 1763.

Alasannya selain menunggu keputusan dari Heeren XVII di Amsterdam, van der Parra ingin upacara pelantikannya bertepatan dengan ulang tahunnya tanggal 29 September 1763. Mudah-mudahan saja pelantikan Gubernur DKI terpilih kelak tidak seperti pesta pelantikan P.A van der Parra. Selain itu van der Parra pun memiliki kebiasaan upacara ‘toast’ untuk kesehatan dirinya beserta istri setiap sore. Acara itu berlangsung mulai pukul 6 sore hingga 9 malam (hal.120).

Sebenarnya bukan tidak ada Gubernur Jenderal yang ‘waras’ dan berupaya membongkar praktek-praktek penyalahgunaan wewenang. Seperti yang dilakukan oleh Abraham van Riebeck (1709-1713), Christoffel van Swoll (1713-1718), Henricus Zwaardecroon (1718-1725). Namun upaya itu sia-sia lantaran pejabat berikutnya kembali ‘tidak waras’ atau ikut-ikutan ‘tidak waras’. Sehingga kelak bubarnya VOC pada 1799 kerap dipelesetkan dengan Vergaan Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi).

Secara garis besar peraturan yang dikeluarkan pada masa VOC berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban, kegiatan ekonomi termasuk pajak, kebersihan dan kesehatan kota, pengaturan penduduk serta gaya hidup kelompok orang Eropa di Batavia. Jika perlu peraturan yang dikeluarkan itu menguntungkan secara finansial. Bisa jadi seperti Jakarta sekarang yang pendapatan pemasukan daerahnya juga berdasarkan dari beragam pajak.

Menariknya beberapa peraturan ini hingga sekarang pun masih diterapkan. Misalnya saja larangan memasang petasan dan mercon yang pada awalnya dilarang pada malam pergantian Tahun Baru China dan tahun baru tetapi akhirnya dilarang juga pada setiap kesempatan pesta dan perayaan penduduk (hal.134). Atau penerapan pajak usaha dagang, transportasi, konsumsi dan hiburan. Pajak hiburan misalnya pajak ronggeng dan tandak, wayang, judi dan sabung alam (hal. 138). Pajak wayang ini mengingatkan kita pada pajak tontonan yang diterapkan pada bioskop di masa sekarang.

Ada juga peraturan ‘konyol’ yang dikeluarkan yaitu denda bagi para calon pengantin yang terlambat di gereja untuk upacara perkawinan. Jika mereka terlambat di gereja Belanda, mereka didenda 10 riksdaalder. Jika upacara diadakan di gereja Portugis, dendanya 5 riksdaalder (hal. 142)

Singkat kata, buku yang dilengkapi berbagai ilustrasi dan lampiran nama-nama Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, Walikota, Bupati, Patih, Komandan Pribumi dan Komandan Distrik, Wedana dan Komandan Kelompok Warga Timur Asing ini sangat menarik. Selain itu dari buku yang berisi gambaran sejarah politik dan sejarah sosial ‘orang pangkat-pangkat’ di masa silam ini kita bisa ambil sisi positifnya.

Sayangnya tidak disertainya indeks membuat kita harus bersusah payah mencari obyek yang kita minati. Di samping itu ada satu hal yang terasa mengganjal yang muncul pada bab 1 (hal.21) yaitu kalimat “Tanggal 13 November 1596 untuk pertama kalinya serombongan kapal VOC mampir di pelabuhan Jakarta…”. Apakah pada 1596 VOC sudah berdiri? Pada 1596 VOC belum ada. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dan kedatangan kapal-kapal itu sebenarnya adalah ekspedisi pimpinan Cornelis de Houtman yang dikirim oleh para pedagang Amsterdam dengan tujuan mencari sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan penghasil rempah-rempah.

VOC sendiri terbentuk dari kongsi lima ‘Compagnieen van Verre’ (Kongsi Timur Jauh) Holland dan satu kongsi Zeeland yang akhirnya membentuk Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie in de Geünieerde Nederlanden dan disingkat menjadi Vereenigde Oost-Indische Compagnie alias VOC saja. Patut dicatat pada masa itu, Belanda merupakan satu republik dari berbagai provinsi dan dikenal dengan nama Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën.

Bila Anda pengikut paham kita ‘dijajah selama 350 tahun’ (dihitung dari 1596, tahun kedatangan Cornelis de Houtman), bagaimana perasaan Anda jika tahu bahwa kita ‘dijajah’ oleh dua provinsi dari sebuah negeri kecil. Atau hanya sebuah perusahaan dagang Eropa.

Terlepas dari kekurangan tersebut buku ini layak dibaca semua kalangan, khususnya, peminat sejarah politik, administrasi, sosial budaya bahkan para pengambil keputusan alias ‘orang pangkat-pangkat’. Melalui ketelitian dan ketekunannya, penulis berhasil meramu sumber-sumber primer ‘kering’ hingga menghasilkan buku sejarah yang enak dibaca ini dan menyuguhkannya pada kita. Apalagi tidak banyak penulis Indonesia yang menggarap tema ini.

Judul   :  Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa
Judul Asli  :  Guardian of Memories:Gardu in Urban Java
Penulis  :  Abidin Kusno
Penerjemah : Chandra Utama
Penerbit :  Ombak, 2007
Tebal  : xv + 154 halaman
Coba tengok ke ujung gang atau jalan, pintu masuk sebuah kompleks perumahan, ada satu bangunan kecil yang mungkin tak menarik perhatian kita. Mungkin karena memang kita anggap tak penting atau karena kita tak pernah menyinggahinya. Gardu, demikian bangunan kecil itu disebut.

Dianggap tidak penting karena biasanya hanya digunakan untuk kongkow-kongkow di waktu siang dan menghabiskan malam saat meronda. Atau sekedar tempat mangkal para pengojek. Bangunan kecil ‘remeh’ itu memang kalah penting dibanding dengan monumen megah yang berdiri kokoh dan menghabiskan dana besar. Bahkan jika perlu menggunakan dana khusus atau anggaran pemerintah yang nota bene adalah uang dari rakyat. Di samping itu gardu tak pernah menjadi obyek wisata dan tak ada orang yang khusus berfoto-ria berlatar belakang gardu.

Namun, rupanya gardu tak seremeh yang kita bayangkan. Abidin Kusno melalui bukunya ini dengan cerdas menguliti fungsi-fungsi politik dan perubahan makna gardu dari masa kini lalu kembali ke masa silam. Ia juga merefleksikan gardu sebagai sebuah institusi yang perlu dipahami menurut sejarahnya yang spesifik.

Berbeda dengan buku sejarah konvensional yang kronologis dan linier, buku ini dibahas dengan gaya melingkar bak cakra manggiling. Buku ini diawali dengan penggambaran posko milik PDI Perjuangan era Megawati. Mundur ke masa Soeharto, lalu masa revolusi, jaman Jepang, masa kolonial Belanda, sedikit mengulas jaman Jepang, kembali ke masa revolusi, masa Soeharto lalu kembali ke posko Megawati.

Abidin Kusno, seorang arsitek yang menulis disertasi Behind the postcolonial: architecture, urban space, and political cultures in Indonesia di State University of New York memiliki gaya bertutur yang baik dalam menyusun mozaik data-data sejarah. Ia mampu menyiasati kekurangan data dengan menggunakan karya sastra sejaman sebagai pelengkap.

Posko Megawati menjadi titik tolak bukunya. Ketika itu pasca lengsernya Soeharto, kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Respons komunitas kota atas kekacauan ini dimanfaatkan para elite politik untuk menarik perhatian wong cilik.

Adalah Megawati Soekarno Putri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memprakarsai pembangunan gardu atau yang lebih populer disebut posko (pos komunikasi) di berbagai tempat di Indonesia (hal.11).  Posko-posko PDIP ini menandai lahirnya sejarah gardu baru Indonesia yang sekaligus memberi makna baru pada gardu.

Bagi Megawati, posko bukan sekedar gardu untuk menjalin komunikasi, namun juga sebuah struktur yang mempresentasikan citra publik dirinya dan sang ayah, Soekarno. Megawati pun berpesan kepada para simpatisannya untuk menjaga posko, menggunakannya dengan baik serta menghindari semua tindakan yang membuat buruk posko. Hiasan gambar figur Megawati dan Soekarno di posko-posko tersebut seolah ‘menjaga’ dan ‘mengawasi’ orang-orang yang lalu lalang di depan posko.

Pada masa Soeharto, gardu biasa disebut pos hansip (pertahanan sipil), pos kamling (keamanan lingkungan) atau pos ronda. Pada masa ini juga menggunakan istilah ‘posko’. Namun, itu lebih mengacu pada pos komando yang dibangun unit militer secara temporer ketika mereka bertugas di wilayah yang rawan dan belum terkendali (hal.28).

Memasuki tahun 1980-an intelijen angkatan darat mendapat tuntutan perubahan yang memaksa mereka menyesuaikan operasi-operasi yang dilakukan. Menurut mereka ancaman keamanan bukan lagi datang dari Aceh, Timor Timur atau Irian Jaya namun sangat mungkin dari perkotaan. Di kota, unit-unit militer yang ditarik dari operasi-operasi luar daerah berbagi tugas dengan polisi. Pada masa ini posko militer bertransformasi menjadi pos hansip. Tak jarang beberapa anggota hansip di lingkungan perumahan ternyata pernah bertugas di Timor Timur misalnya.

Bila kita menelusuri sejarah gardu jauh ke belakang ternyata bisa dikatakan gardu sudah ada di Jawa sebelum datangnya bangsa Eropa. Gardu bisa ditemui di pintu masuk kediaman para bangsawan. Namun, tujuan gardu pada masa pra kolonial bukan untuk mengawasi, mengintai atau memberi batas teritorial. Gardu dibangun untuk menunjukkan kuasa raja sebagai pusat kosmos (hal.47).

Kesadaran teritorial pun muncul akibat bercampur-baurnya rezim penguasa yang berbeda . Misalnya Daendels yang dipengaruhi Prancis dan Raffles yang dipengaruhi Inggris. Gardu pun menjadi bagian terpenting dalam kesadaran teritorial itu. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda serta di Hindia Belanda menyebabkan pergeseran makna gardu yang tidak hanya melambangkan keamanan tapi juga kekuasaan, wilayah dan identitas.

Perubahan penting dapat dikatakan terjadi pada masa Daendels. Gardu muncul dan berperan dalam institusi ronda (baik siang maupun malam). H.C.C. Brousson pun menduga kata gardu kemungkinan berasal dari bahasa Prancis ‘garde’.  Hal tersebut berkaitan dengan strategi batas teritorial yang digunakan Daendels dalam memerintah Jawa.

Hal menarik lain yang diulas Abidin Kusno ialah pengalaman etnis Tionghoa terhadap gardu. Pengalaman mereka sangat jarang disinggung karena sebagian besar pembahasan seputar makna gardu menyajikan gardu sebagai warisan sejarah budaya Jawa. Padahal gardu memiliki sejarah dan makna yang spesifik bagi mereka.

Pencatat sejarah kota Semarang, Liem Thian Joe memperlihatkan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan jaga dan gardu mulai muncul pada era kompeni (VOC). Berawal dari pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740. Peristiwa itu menyebabkan sebuah wilayah khusus yaitu Glodok disiapkan oleh VOC untuk mengontrol orang-orang Tionghoa. Imbas lainnya adalah pada 1741, kelompok Tionghoa di Semarang membangun ‘betengan’ (barikade) dari kayu dan papan di depan kampung Tionghoa (hal.84).

Menjelang abad ke-19, peristiwa Java Oorlog (Perang Jawa), pemberontakan Diponegoro menghembuskan kabar angin yang beredar di kalangan Tionghoa. Isinya mengenai serbuan kawanan brandal. Peristiwa yang dikenal dengan ‘gegeran Diponegoro’ itu membuat mereka membangun gardu dan gerbang-gerbang di sekitar kampung.

Tahun 1940-an, Jepang mulai menduduki Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda frustasi mencari tenaga yang mau mempertahankan Hindia. Mereka mengembangkan sebuah program yang melatih warga sipil untuk menjadi penjaga kota (stadswacht) sukarela. Seorang warga sipil di Malang, Kwee Tiam Tjing terpanggil ikut menjadi penjaga sukarela. Dalam bukunya Indonesia dalem Api dan Bara, ia menuliskan gardu-gardu “ (wacht-wacht) jang ditempatken di moeloet djalanan-djalanan jang menoejoe ka kota Malang…”  (hal.90).

Pada masa pendudukan Jepang, ‘saudara tua’ kita ini justru memanfaatkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda secara terbalik. Bila pada masa Hindia Belanda, penjaga kota diacuhkan dan tak mendapat perhatian warga, pada jaman Jepang  orang Indonesia diinstruksikan agar berhenti dan memberikan hormat pada penjaga kota. Lalu bila penjaga-penjaga kota pada masa kolonial Belanda dilatih dengan berbagai macam protokol disipliner, maka ‘adik-adik’ Jepang ini dilatih dengan hukuman fisik. Kesalahan kecil dibalas dengan tempelengan, tendangan dan pukulan (hal.99). Hal ini mengingatkan kita pada perlakuan para ‘oknum’ siswa IPDN terhadap siswa lainnya.

Sistem toniragumi (kelompok lingkungan, cikal bakal RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada jaman Jepang melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat. Para anggota Keibodan digambarkan sebagai orang-orang yang saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka. Di sini gardu tidak hanya merepresentasikan keamanan kampung tapi juga merangsang semangat gotong royong antara negara dan masyarakat (hal.105).

Lain halnya dengan masa revolusi. ‘Gardu’ yang diwujudkan dalam bentuk ‘pos-pos komando’ didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia di desa-desa dan zona-zona perbatasan yang ditentukan Belanda. Fungsinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban. ‘Gardu’ lainnya dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat (biasanya pemuda) untuk menghadapi aksi huru-hara dan pembunuhan yang dilancarkan milisi-milisi liar.

Berbeda dengan penjaga gardu biasa atau polisi yang diawasi negara, para pemuda (revolusi) ini seolah berhak menentukan siapa lawan dan kawan. Mereka tidak hanya sekedar bertanya melainkan juga berhak memeriksa identitas politik orang-orang yang mereka jumpai. Biasanya para pemuda revolusi ini mengawali dengan pertanyaan: “mana surat keteranganmu, Bung?” (hal.122).

Pada masa kini gardu seolah menjadi bagian dari kapitalisasi massa cerminan masyarakat urban. Dalam suatu acara televisi beberapa waktu lalu yang disiarkan menjelang sahur, latar belakang gardu plus kentongan seolah mewakili suasana malam menjelang pagi. Beberapa orang (biasanya beberapa pelawak plus artis bintang tamu) berpakaian hansip atau berselimutkan sarung menjadi properti melengkapi gardu. Acara itu pun mampu menyedot pemirsa dan iklan yang lumayan banyak.

Gardu memang tak sekedar hanya pajangan atau pelengkap untuk menjaga keamanan suatu wilayah berhiaskan papan bertuliskan: “ Tamu harap lapor 2 x 24 jam”. Berbagai permasalahan di negara kita mulai dari nomor buntut, skandal seks artis atau pejabat, korupsi, interpelasi terhadap presiden, terorisme bisa dibahas sini, tanpa terikat waktu dan khawatir disomasi. Selain itu gardu tak akan hilang dari ingatan karena memang kita tak pernah mengingatnya. Pertanyaan yang muncul adalah apa makna gardu di masa datang?

Dimuat di Kompas, 23 Juli 2007 Continue reading “Mengupas Gardu di Perkotaan Jawa”