Judul: Mematai-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934
Penulis: Allan Akbar
Pengantar: Harry A. Poeze
Penerbit: Marjin Kiri, Tangerang Selatan
Cetakan: I, 2013
Tebal: xx + 117 halaman
ISBN: 978-979-1260-20-6
Namanya Pangemanann, dengan dua n. Tugasnya mengamat-amati Minke yang aktivitasnya ditengarai menjadi akar dari pemberontakan pribumi di Hindia-Belanda. Pangemanann cukup lihai sebagai agen rahasia kolonial dari kalangan pribumi. Ia merancang kerusuhan rasial yang mengadu-domba kaum pribumi dengan Tionghoa. Bermula dari kota Sukabumi, lalu menyambung ke kota-kota lainnya di Jawa.
Tokoh Pangemanann muncul dalam Rumah Kaca, salah satu tetralogi Pramoedya Ananta Toer. Tokoh ini memang tokoh fiksi tetapi lembaga, tempat Pangemanann mengabdikan dirinya nyata. Lembaga inilah yang menjadi obyek utama buku karya Allan Akbar.
Sebenarnya sudah ada yang pernah mengkaji Dinas Intelijen Politik ini. Harry Poeze membahasnya dalam ‘Political Intelligence in Netherlands Indies’ (1994). Bahkan Poeze mengumpulkan sumber-sumber intelijen berupa laporan-laporan rahasia pada masa Hindia-Belanda yang dibukukan sebanyak empat jilid, Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indië (1982-1994). Lalu kajian Marieke Bloembergen dalam Geschiedenis van de Politie in Nederlands-Indië. Uit Zorg en Angst (2009) yang sudah diterjemahkan menjadi Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan (2011). Namun, Allan Akbar lah, orang Indonesia pertama yang mengulas secara utuh Dinas Intelijen Politik di Hindia-Belanda, mengingat sumber-sumber yang sulit diperoleh dan mungkin telah dimusnahkan.
Awalnya, lembaga yang dikenal dengan nama Politieke Inlichtingen Dienst (PID-Dinas Informasi Politik) didirikan pada 6 Mei 1916. Saat itu Perang Dunia I sedang berkecamuk (hal. 4). Gagasan awalnya muncul pada 1914 dengan nama Kantoor Inlichtingen (Kantor Informasi) di bawah komando Koninklijk Nederlandsch- Indisch Leger (KNIL), tentara Hindia-Belanda. Organisasi ini bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang aktivitas agen Jepang di Hindia Belanda. Namun, dibandingkan Kantoor Inlichtingen, tugas PID lebih luas karena tidak hanya mengawasi ancaman dari luar juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Hindia-Belanda dari ancaman dalam negeri, khususnya gerakan radikal pribumi (hal.26)
Selanjutnya PID berubah nama menjadi Algemene Recherche Dienst (ARD-Dinas Reserse Umum) pada 24 September 1919 setelah sebelumnya PID sempat dibubarkan pada 2 April 1919 (hal.29). Meskipun demikian di kalangan para pegiat pergerakan dan pers, mereka lebih mengenal nama ‘angker’ PID dibandingkan ARD.
Di bawah lembaga kepolisian, pemerintah Hindia-Belanda menggunakan dinas intelijen politik untuk menangani segala kegiatan yang dirasa mengancam legitimasi pemerintah dan gangguan ketertiban umum. Secara struktural, ARD berada dalam wilayah kerja kepolisian di bawah yurisdiksi Jaksa Agung. Semua informasi yang diperoleh ARD menjadi landasan bagi Jaksa Agung untuk melakukan tindakan (hal.38-39)
Dalam Geschiedenis van de Politie in Nederlands-Indië. Uit Zorg en Angst (2009), Bloembergen menuliskan bahwa H.V. Monsanto, advokat-generaal (wakil Jaksa Agung) melihat pentingnya dibentuk ARD berkaitan dengan pemberlakuan perundang-undangan baru yang liberal tentang hak untuk berkumpul dan berserikat.
Dinas intelijen politik memiliki cabang di kota-kota besar di Jawa, seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Setiap kota memiliki nama yang berbeda. Di Batavia, disebut dengan Politieke Recherche, di Bandung dikenal Afdeeling Vreemdelingen en Inlichtingendienst, di Semarang dan Surabaya bernama Politieke Inlichtingen Dienst (hal.40)
Setelah reorganisasi polisi pada 1919, selain dibentuk ARD, dibentuk pula Gewestelijke Recherche (reserse wilayah), dinas investigasi tingkat daerah yang bertugas melakukan penyelidikan kegiatan politik di daerah-daerah, terutama di Jawa dan Madura (Hal.41)
Hal menarik adalah para anggota ARD yang berasal dari kalangan pribumi. Mereka berbeda dengan anggota kepolisian lainnya yang memakai seragam. Para anggota dinas intelijen justru mengenakan pakaian sipil, seperti orang biasa. Dalam hal kepangkatan, mereka mengambilnya dari Pangreh Praja, seperti Wedana dan Asisten Wedana. Mereka memiliki bawahan dengan pangkat Mantri Polisi. Di bawah Mantri Polisi terdapat agent (agen). Selain agen, ada pula informan-informan lepas yang lebih dikenal dengan spionnen (mata-mata). Mereka lah yang memasok informasi untuk ARD. Mata-mata merupakan tenaga lepas dan dibayar sesuai dengan informasi yang diberikan. Biasanya mereka direkrut dari kalangan bawah dan bahkan kalangan preman (hal.44-45)
Oleh karena para agen tersebut kerap hadir dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan politik, maka para agen yang kehadirannya membuat jengkel para peserta rapat, mendapat julukan dwarskijker alias tukang intip yang menganggu (Bloembergen, 2009).
Para pendiri bangsa Indonesia yang juga pegiat pergerakan seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir tak lepas dari intipan, pengawasan para agen dinas intelijen tersebut. Menariknya, H. Agus Salim yang merupakan salah satu bapak bangsa ternyata pernah menjadi salah satu ‘agen’ dinas intelijen politik yang disusupkan dalam tubuh Sarekat Islam (SI). Alasan disusupkannya H. Agus Salim berkaitan dengan isu Tjokroaminoto akan menjual SI kepada Jerman (hal.50-51)
Dalam kata pengantarnya Harry Poeze tidak sepaham dengan pendapat Allan Akbar yang mematok tahun 1936 sebagai titik balik kiprah P.I.D dengan alasan sifat pergerakan yang kooperatif. Poeze justru berpendapat sebaliknya. Setelah tahun 1936 kegiatan P.I.D tidak berkurang, justru semakin meningkat.
Dalam beberapa surat kabar sezaman kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan P.I.D yang semakin meningkat. Selain melakukan pengawasan terhadap kaum komunis berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Eropa, P.I.D menjalin kerjasama yang lebih erat dan baik dengan Militaire Inlichtingen Dienst– Dinas Informasi Militer (Soerabaijasch Nieuwsblad, 13/8/1936), pengawasan juga diterapkan pada organisasi-organisasi dan orang-orang yang dicurigai seperti Vereeniging van Jong- Arabieren Alkateria yang belakangan tidak terbukti (Indische Courant, 19/10/1936), atau penyelidikan P.I.D terhadap Vereniging Sasa Asma di Kutoarjo yang melakukan mogok di Magelang dan Brebes (Sumatra Post, 21/4/1939). Dalam acara perayaan Garebeg Besar di Surabaya, P.I.D sempat memberikan peringatan kepada dua pembicara yang hendak pidato tentang politik (Het Vaderland, 13/8/1936)
Tidak hanya terhadap aktivitas kaum pergerakan, P.I.D juga mengawasi barang-barang cetakan yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial seperti buku Blut und Ehre karya dari penulis nasionalis-sosialis Alferd Rosenberg (Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 28/3/1938). P.I.D juga menyita surat kabar Keng Po yang menerbitkan nomor khusus ‘Lu Kou Chiao’sehubungan dengan peringatan terhadap serangan Jepang di China (Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 8/7/1937)
Setelah membaca buku ini, di tengah ancaman-ancaman pada masa sekarang seperti terorisme, separatisme yang membahayakan keamanan negeri dan masyarakatnya, perlu kiranya dipikirkan langkah intelijen yang tepat. Dengan harapan tidak terulangnya praktik-praktik yang pernah dilakukan oleh dinas intelijen pada masa kolonial. Mematai-matai bangsa sendiri untuk kepentingan bangsa lain.
Dimuat di Kompas, 23 Juni 2013
cover buku: etnohistori.org